Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Jelang Ramadan 1447 Hijriah, dua acuan penanggalan kembali menunjukkan potensi perbedaan awal pelaksanaan puasa.
Muhammadiyah dan Kementerian Agama (Kemenag) memprediksi tanggal mulai berpuasa yang berselisih satu hari.
Muhammadiyah, melalui Maklumat Pimpinan Pusat Nomor 01/MLM/I.1/B/2025, telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.Baca Juga:
Penetapan dilakukan menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, sistem hisab yang konsisten digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid.
Penetapan tersebut juga mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang disusun berdasarkan perhitungan astronomis untuk menjamin keseragaman kalender internasional.
Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Kalender Hijriah Indonesia 2026 memprediksi awal Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Kalender ini disusun berdasarkan kriteria imkanur rukyat MABIMS—Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Menurut kriteria tersebut, hilal baru dinyatakan memenuhi syarat jika mencapai ketinggian tertentu dan dapat dilihat.
Karena posisi hilal pada 29 Syakban 1447 H diperkirakan belum memenuhi kriteria, awal puasa bagi pemerintah diprediksi bergeser satu hari dibanding hasil hisab Muhammadiyah.
Kendati kalender memberikan gambaran awal, kepastian awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat Kemenag.
Sidang biasanya digelar pada 29 Syakban setelah pengamatan hilal dilakukan di berbagai titik pemantauan di Indonesia.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, keputusan sidang isbat menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Indonesia, meski sebagian ormas seperti Muhammadiyah telah menetapkan tanggal berdasarkan metode hisab internal.
Dengan prediksi yang berbeda ini, Ramadan 2026 diperkirakan kembali dimulai dengan kemungkinan dua tanggal awal puasa, sebagaimana telah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya.*
(d/dh)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL