MEDAN – Operasi Zebra Toba 2025 yang digelar Polda Sumatera Utara memasuki hari ke-10 pelaksanaan pada Rabu, 26 November 2025.
Selama hampir dua pekan berjalan, operasi ini dinilai kondusif dan sejalan dengan target peningkatan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di seluruh wilayah Sumut.
Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mengintensifkan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, termasuk komunitas kendaraan, pelajar, pekerja, serta pengemudi angkutan umum.Baca Juga:
Selain itu, petugas juga melakukan ramp check terhadap truk dan bus serta pengecekan kelengkapan kendaraan dan identitas pengendara.
Sejalan dengan konsep Operasi Zebra yang menitikberatkan pencegahan, penindakan hukum dilakukan secara terbatas.
Data Polda Sumut menunjukkan penindakan didominasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yakni 85 kasus dari ETLE statis dan 43 kasus melalui ETLE mobile.
Tidak ada tilang manual selama pelaksanaan operasi.
Jumlah teguran simpatik mencapai 911 kasus, sehingga total penegakan hukum tercatat 1.039 kasus.
Angka tersebut menggambarkan bahwa 95 persen pelaksanaan operasi berfokus pada tindakan pre-emtif dan preventif, sementara penindakan hukum hanya mengambil porsi 5 persen.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa seluruh kegiatan Operasi Zebra Toba berjalan sesuai prosedur dan standar pengawasan.
"Operasi Zebra Toba tahun ini kita fokuskan pada edukasi dan pencegahan. Dengan pendekatan humanis, kami ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas," ujar Ferry.
Ia menambahkan, kehadiran personel bukan semata-mata untuk menindak pengendara, melainkan memberikan rasa aman serta memastikan kelancaran arus lalu lintas.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN
KOTAPINANG Kunjungan Supervisi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara menjadi momentum bagi TP PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PEMERINTAHAN
ASAHAN Penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital terus didorong melalui kegiatan pembinaan Pola Asuh Anak dan Rema
PENDIDIKAN
JAKARTA Ratusan massa yang tergabung dalam Himmah Legal Movement (HLM), DPP Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dan Aliansi Maha
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 22 April 2026 Lonjakan harga bahan pokok bersubsidi kembali menjadi sorotan tajam dan memicu gelombang keresahan di tengah ma
EKONOMI
