Mentan Laporkan Cadangan Beras Nasional Cukup untuk 324 Hari, Namun Anggaran Terbatas
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional Indonesia saat ini berada pada angka yang sang
EKONOMI
BALI - Pemerintah Provinsi Bali memperketat izin pembangunan hotel dan restoran di atas lahan produktif, sebagai langkah menekan alih fungsi lahan yang kian mengancam ketahanan pangan.
Kebijakan ini diumumkan saat penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Kepala BPN Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (26/11).
Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria.Baca Juga:
Menteri Nusron menegaskan bahwa reforma agraria sesuai Perpres 62/2023 bertujuan menata penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui legalisasi aset dan redistribusi lahan.
"Langkah ini memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan negara atas hak agraria masyarakat," ujarnya.
Nusron menyoroti penyusutan lahan sawah nasional hingga 60.000–80.000 hektare per tahun, setara 165–220 hektare per hari, yang mengancam ketahanan pangan.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai dasar pengendalian alih fungsi lahan.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus menjadi magnet investasi, terutama sektor pariwisata. Akibatnya, alih fungsi lahan produktif mencapai 600–700 hektare per tahun.
Koster menekankan bahwa ke depan, izin pembangunan hotel, restoran, dan toko modern berjejaring di lahan produktif tidak lagi diterbitkan.
"Ke depan tidak boleh lagi ada pelanggaran tata ruang dalam bentuk apa pun," tegas Koster.
Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan solusi bagi bangunan yang sudah berdiri agar kebijakan baru tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Kepala Kanwil BPN Bali I Made Daging melaporkan, dari 2,3 juta bidang tanah di Bali, sekitar 84 persen telah bersertifikat. Sisanya akan difokuskan pada percepatan legalisasi aset melalui pendampingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN, Gubernur Bali, dan BPN Bali meluncurkan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB-NIK-NOP.
Sertifikat hak pengelolaan dan hak pakai juga diserahkan kepada pemerintah daerah, desa adat, organisasi keagamaan, yayasan, serta masyarakat di sembilan kabupaten/kota.*
(um)
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras nasional Indonesia saat ini berada pada angka yang sang
EKONOMI
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 dalam rangka memberikan pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang mera
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang meli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengkaji berbagai langkah penghematan untuk menghadapi dampak perang di Timur Tengah yang berpotensi m
POLITIK
MEDAN Umat Buddha di Sumatera Utara menyalurkan 300 paket bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Idulfitri 1
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Cilac
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengutuk keras teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang terdakwa kasus narkoba bernama Mahlul Ridha dilaporkan kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Stabat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian segera mengusut dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehProf. Dr. Prudensius MaringKEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai p
OPINI