Menteri LH Ungkap 43 Ribu Hektare Hutan Sumatera Raib: “Ini Akar Bencana yang Kita Lihat Hari Ini”

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengungkapkan ribuan hektare hutan di Sumatera bagian utara hilang dalam tiga dekade terakhir.

Kerusakan massif itu kini menjadi fokus penyelidikan pemerintah menyusul banjir besar yang menewaskan ratusan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 3 Desember 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq merinci kehilangan tutupan hutan yang terjadi sejak 1990 hingga 2024.

Baca Juga:

• Harga BBM Eceran di Padangsidimpuan Tembus Rp 35 Ribu per Liter, Pemerintah dan Aparat Bungkam?

Di Aceh, kata dia, tutupan hutan menyusut sekitar 14 ribu hektare.

Sementara kawasan Batang Toru di Sumatera Utara kehilangan 19 ribu hektare, dan Daerah Aliran Sungai Sumatera Barat hilang 10.521 hektare.

"Angka-angka ini menunjukkan degradasi lingkungan yang serius. Kerusakan ini bukan hanya catatan statistik, tapi akar dari bencana yang kita lihat hari ini," ujar Hanif di Gedung DPR RI.

Hanif menegaskan pemerintah tidak hanya berhenti pada pemetaan kerusakan.

Kementerian LH telah menyiapkan rangkaian langkah intervensi yang mencakup penegakan hukum, pengendalian izin, penyelarasan RTRW, serta rehabilitasi ekosistem di titik-titik kritis.

"Ada penegakan hukum, penyelarasan RTRW, kemudian pengendalian izin. Selanjutnya rehabilitasi ekosistem sebagai implementasi pola ruang serta integrasi mitigasi adaptasi iklim dalam penataan ruang," katanya.

Ia menyebut tim Kementerian LH akan turun langsung meninjau kawasan terdampak.

Langkah awal dijadwalkan dilakukan mulai Kamis besok untuk mengevaluasi daya dukung lingkungan, khususnya di Batang Toru yang menjadi sorotan publik.

Hanif juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan hutan dan munculnya kayu gelondongan dalam banjir besar Sumatera beberapa waktu terakhir.

"Mulai hari Senin, seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit akan kami panggil. Ini proses penjelasan awal kepada Deputi Gakkum sebelum penyelidikan formal dimulai," ujar Hanif.

Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelaku perusakan lingkungan yang menyebabkan jatuhnya banyak korban.

"Korban cukup banyak, tidak boleh kita memberi dispensasi. Hukum harus ditegakkan. Kasus ini akan dituntaskan dengan pendekatan multidisipliner," tutur Hanif.

Kerusakan hutan di Sumatera utara kini dianggap sebagai faktor pemicu utama bencana hidrometeorologi yang terjadi beruntun dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah memastikan langkah tegas menjadi prioritas agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.

"Kami komitmen menyelesaikan persoalan ini dari hulunya: tata ruang, izin, dan penegakan hukum. Bukan hanya reaktif setelah bencana," kata Hanif.*

(km/ad)

Harga BBM Eceran di Padangsidimpuan Tembus Rp 35 Ribu per Liter, Pemerintah dan Aparat Bungkam?

Bahlil Cabut Aturan Barcode Pembelian BBM di Aceh–Sumut–Sumbar untuk Atasi Kelangkaan

Enam Desa di Pidie Jaya Masih Terisolir, Akses Darat Lumpuh Total

Bulog Salurkan 2.269 Ton Beras untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Utara

Cak Imin Ajak Tiga Menteri “Tobat Nasuha” Usai Banjir Sumatera, Menteri Lingkungan Buka Suara

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Illegal Logging Pemicu Banjir Sumatra