DPR Desak Pemerintah Tak Diam Soal WNI di Kapal Kemanusiaan yang Ditahan Israel
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera.
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk korupsi maupun penyalahgunaan donasi masyarakat.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan pihaknya akan menugaskan kedeputian terkait untuk memastikan bantuan yang disalurkan berbagai pihak tetap transparan dan akuntabel.Baca Juga:
"Nanti kami akan menugaskan kedeputian terkait, apakah untuk penindakan korupsi atau pencegahan, agar melihat dan memastikan tidak ada penyimpangan terkait bantuan atau donasi dari masyarakat," kata Setyo di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Menurut Setyo, banyaknya pihak yang menyalurkan bantuan—baik secara langsung maupun melalui lembaga—membuat pengawasan harus diperkuat.
"Permasalahannya ini pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang langsung, ada yang lewat lembaga tertentu," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini berada pada penanganan darurat dan pemulihan kondisi para korban.
Pengawasan KPK dilakukan untuk memastikan penyalahgunaan tidak terjadi di tengah situasi genting tersebut.
"Tahap sekarang masih merespons keadaan darurat. Prioritas pemerintah adalah mengembalikan kondisi para korban," katanya.
Terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana, Setyo menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.
Namun ia menegaskan bahwa KPK memiliki kajian yang berkaitan dengan korupsi lingkungan.
"Ada kajian terkait korupsi lingkungan, berada di bidang pencegahan dan monitoring," ujarnya.
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pelaku industri migas nasional untuk meningkatkan ke
EKONOMI
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, kembali menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi penjuala
HUKUM DAN KRIMINAL