Cegah Korupsi, KPK Pantau Penyaluran Bantuan Bencana di Sumatera

YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk korupsi maupun penyalahgunaan donasi masyarakat.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan pihaknya akan menugaskan kedeputian terkait untuk memastikan bantuan yang disalurkan berbagai pihak tetap transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

• Lasarus: Jika Kesulitan, Pemerintah Jangan Malu Minta Bantuan Tangani Bencana Sumatera

"Nanti kami akan menugaskan kedeputian terkait, apakah untuk penindakan korupsi atau pencegahan, agar melihat dan memastikan tidak ada penyimpangan terkait bantuan atau donasi dari masyarakat," kata Setyo di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Setyo, banyaknya pihak yang menyalurkan bantuan—baik secara langsung maupun melalui lembaga—membuat pengawasan harus diperkuat.

"Permasalahannya ini pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang langsung, ada yang lewat lembaga tertentu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini berada pada penanganan darurat dan pemulihan kondisi para korban.

Pengawasan KPK dilakukan untuk memastikan penyalahgunaan tidak terjadi di tengah situasi genting tersebut.

"Tahap sekarang masih merespons keadaan darurat. Prioritas pemerintah adalah mengembalikan kondisi para korban," katanya.

Terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana, Setyo menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.

Namun ia menegaskan bahwa KPK memiliki kajian yang berkaitan dengan korupsi lingkungan.

"Ada kajian terkait korupsi lingkungan, berada di bidang pencegahan dan monitoring," ujarnya.

KPK Dalami Pungutan Ilegal Sertifikasi K3, Jejak Uang Mengarah ke Pejabat Kemnaker

KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi di PT Len Industri, Kasus Baru Terpisah dari Digitalisasi SPBU Pertamina

Amnesti Hasto Dipersoalkan Johan Budi: ‘Presiden Jangan Gunakan Pisau Hukum Secara Politik’

Patuhi Hukum dan Bayar Pajak, Prabowo Beri Peringatan Keras untuk Pengusaha

KPK Telusuri Status Lahan Kereta Cepat Whoosh di Halim, Diduga Milik TNI AU

KPK ‘Kaget’ Ada Tambang Emas Ilegal di Dekat Taman Nasional Komodo, Polisi Langsung Bantah!