Di Tengah Pascabencana, Pelatihan Koperasi Merah Putih Tapsel Tetap Berjalan

TAPSEL — Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Pengurus Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) tetap dilaksanakan pada 8–10 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Selatan, meski pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat pascabencana di 12 kecamatan.

Keputusan ini menuai kritik karena dinilai kurang responsif terhadap kondisi bencana yang masih menekan masyarakat.

Dalam surat resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tapsel, Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Padot S.Sos, menyoroti alasan ilmiah mengapa pelatihan seharusnya ditunda.

Baca Juga:

• Kemenhut Ungkap 15 Jenis Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Bandang Garoga

Faktor psikologis masyarakat yang masih berada dalam fase pemulihan pascabencana membuat tingkat stres tinggi, sehingga fokus mereka seharusnya pada keselamatan dan pemulihan sosial-ekonomi.

Selain itu, kondisi logistik juga menjadi hambatan signifikan.

Gangguan suplai BBM dari Pertamina Sibolga yang memaksa pendistribusian ulang dari Dumai berdampak pada kenaikan harga hingga Rp30.000–Rp35.000 per liter, yang menurut literatur manajemen krisis, dapat menurunkan efektivitas kegiatan publik, termasuk pelatihan.

Meski demikian, pelatihan tetap berlangsung di dua lokasi: Aula PIA Hotel Jalan Raja Inal Siregar dan Aula STAITA Jalan Mawar Padangsidimpuan. Fakta lapangan menunjukkan fasilitas sangat minim, termasuk ketiadaan alat tulis kantor (ATK) dan hanya mengandalkan proyeksi layar.

Minimnya sarana ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas penyelenggaraan, efektivitas penggunaan anggaran negara, serta akuntabilitas penyelenggara di tengah kondisi kedaruratan.

Menurut teori cognitive load, beban psikologis tinggi dapat menurunkan kapasitas peserta dalam menyerap materi.

Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Tapsel yang masih berupaya memulihkan diri dari bencana. Plt.

Kadis Tapsel menegaskan, penundaan pelatihan menjadi langkah yang paling rasional dan proporsional untuk menjaga efektivitas program, sambil menunggu kondisi lebih stabil pada minggu kedua atau ketiga Desember 2025.

Publik kini menantikan evaluasi kebijakan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, terutama terkait efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas anggaran, di tengah status darurat yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.*

(dh)

Kemenhut Ungkap 15 Jenis Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Bandang Garoga

Sungai Aek Garoga Kembali Meluap, Timbunan Jalan Nasional Hanyut Terbawa Arus

Ratusan Hektare Sawah Terancam Gagal Tanam Akibat Bendungan Aek Mandurana Jebol Pascabanjir, PERWASI Tapsel Desak Perbaikan

Banjir dan Longsor Tapsel, PPITTNI Tabagsel dan SUPERMOTOO Hadirkan Bantuan Tahap II

Haru! Warga Tapsel Terima Bantuan BRI Peduli Bersama Wapres Gibran

Kemana Syahrul Pasaribu? Warga Tapsel Heboh: “Biasanya Seliweran, Sekarang Hilang!”