Kebutuhan tersebut ditetapkan setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemetaan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah itu.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bencana tersebut mengakibatkan putusnya sedikitnya 15 jembatan pada sejumlah ruas jalan nasional yang menghubungkan wilayah pesisir, dataran tengah, hingga kawasan pedalaman Aceh.
Untuk penanganan darurat, pemerintah memutuskan penggunaan jembatanbailey sebagai solusi sementara guna memulihkan konektivitas antarwilayah.
"Untuk penanganan darurat, kebutuhan jembatanbailey di Provinsi Aceh ditetapkan sebanyak 18 unit," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Desember 2025.
Dari total kebutuhan tersebut, delapan unit jembatanbailey telah tersedia dan terpasang di sejumlah lokasi prioritas.
Sementara itu, 10 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan dan mobilisasi dari berbagai daerah di luar Aceh.
Sebaran kebutuhan jembatanbailey meliputi sejumlah titik strategis, antara lain ruas Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, seperti Teupin Mane, Alue Kulus, Weihni Enang-enang, Weihni Rongka, Timang Gajah, Weihni Lampahan, dan Jamur Ujung.
Selain itu, jembatanbailey juga dibutuhkan di lintas Aceh Tengah–Nagan Raya hingga Lhok Seumot–Jeuram, khususnya di Jembatan Krueng Beutong.
Kebutuhan serupa terdapat di lintas Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning, meliputi Jembatan Krueng Pelang, Jeurata, dan Titi Merah, serta di ruas Simpang Uning–Uwaq pada Jembatan Lenang.
Sementara di wilayah Gayo Lues hingga Aceh Tenggara dan Kutacane, jembatanbailey diperlukan di Jembatan Lawe Penanggalan, Lawe Mengkudu, serta dua titik badan jalan putus pada ruas Blangkejeren–batas Gayo Lues/Aceh Tenggara.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian PU memobilisasi jembatanbailey dari berbagai sumber.