Rico Waas: Jangan Wariskan Cerita Sedih, Kota Harus Tumbuh Tanpa Merusak Lingkungan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keras pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Ipul, yang meminta masyarakat untuk mengurus izin terlebih dahulu sebelum menggalang dana untuk korban bencana alam.
Kritik ini muncul setelah sejumlah influencer berhasil mengumpulkan dana dan menyalurkan bantuan langsung kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menilai bahwa dalam kondisi darurat bencana, penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan seharusnya tidak dibatasi oleh prosedur perizinan yang rumit.Baca Juga:
Menurutnya, prinsip kemanusiaan dan kecepatan dalam menanggulangi bencana harus menjadi prioritas utama.
"Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan," ungkap Dini dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12).
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan bahwa penggalangan dana memang diatur dalam UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, serta Peraturan Menteri Sosial No. 8/2021.
Namun, ia menilai bahwa mekanisme perizinan tersebut sering kali tidak responsif terhadap situasi bencana yang mendesak.
Lamanya proses perizinan, kata dia, justru berpotensi menghambat upaya penyelamatan korban bencana.
"Proses perizinan yang lama bisa memperlambat penyaluran bantuan. Ini akan sangat merugikan bagi korban yang membutuhkan bantuan sesegera mungkin," ujarnya.
Dini mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan skema pengecualian atau mekanisme notifikasi cepat bagi penggalangan dana darurat.
Dengan skema ini, masyarakat yang ingin menggalang dana untuk korban bencana tidak perlu menunggu proses perizinan yang memakan waktu, namun tetap berkewajiban melaporkan kegiatannya setelah bantuan disalurkan.
"Penggalangan dana darurat harus lebih fleksibel. Yang terpenting adalah memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan secepat mungkin," kata Dini, yang juga mengingatkan bahwa UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Presiden No. 75/2021 mengharuskan dana bencana tersedia tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI
TAPANULI SELATAN Sedikitnya 23 titik longsor dan badan jalan amblas ditemukan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) SipirokTarutun
PERISTIWA
MEDAN Penyanyi muda asal Sumatera Utara, Felicia, berhasil melangkah ke babak Top 5 ajang pencarian bakat The Icon Indonesia yang ditaya
ENTERTAINMENT
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke436 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo te
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Peristiwa yang menyita perhatian terjadi di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Raja Sisingamangaraja XII telah lama dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ia tidak hanya di
SENI DAN BUDAYA