Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan provokasi dan mengganggu percepatan pemulihan pascabencana alam di Aceh, termasuk aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pernyataan ini disampaikan usai beredarnya sejumlah video di media sosial yang menampilkan kericuhan antara aparat TNI dan kelompok masyarakat di Aceh.
"Fokus utama pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat saat ini adalah memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan aman bagi masyarakat. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi yang mengganggu proses tersebut," kata Agus Subiyanto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).Baca Juga:
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menambahkan bahwa kericuhan itu memang terjadi pada 25–26 Desember di Kota Lhokseumawe.
Peristiwa bermula saat sekelompok masyarakat melakukan konvoi, berunjuk rasa, dan mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM.
Menurut Freddy, aksi tersebut berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban di tengah pemulihan Aceh pascabencana.
"Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi," ujar Freddy.
Dalam proses itu, ditemukan satu orang membawa senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam.
Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan ke kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Freddy menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum, termasuk Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009, dan PP Nomor 77 Tahun 2007, karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI.*
(tm/ad)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL