PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan masyarakat yang terlibat dalam pembersihan dan penanganan pascabanjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera akan mendapatkan bayaran dari negara melalui skema padat karya.
Kebijakan ini ditempuh untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus memberikan penghasilan langsung bagi warga yang terdampak bencana.
"Karena kebutuhan penanganan mendesak, kami saat ini bekerja selama 24 jam, malam pun kami kerja. Untuk masyarakat dan rekan-rekan yang berkenan membantu, kami libatkan dalam program padat karya, sehingga mereka mendapat bayaran," kata Dody saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025.Baca Juga:
Kementerian PU telah mengerahkan tim ke sejumlah daerah dengan tingkat kerusakan paling parah, antara lain Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Gayo Lues.
Penanganan awal difokuskan pada Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Namun, seiring perkembangan di lapangan, ditemukan kerusakan serupa di beberapa kabupaten lain.
Menurut Dody, salah satu tantangan utama dalam proses pemulihan adalah pembersihan lumpur dengan ketebalan mencapai 1 hingga 2 meter.
Kondisi ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama untuk membersihkan fasilitas publik seperti jembatan, rumah sakit umum daerah, pondok pesantren, sekolah, serta jalan-jalan utama di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaan penanganan tersebut, Kementerian PU juga bersinergi dengan TNI untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat.
Dody berharap skema padat karya tidak hanya menjadi wujud gotong royong kemanusiaan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana.
"Harapannya, masyarakat terdampak dan para relawan tidak hanya terlibat dalam aksi kemanusiaan, tetapi juga mendapatkan sedikit sumbangan dari negara," ujarnya.*
(vo/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL