Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk warga terdampak bencana.
Kawasan hunian tersebut siap dihuni dan akan dikelola oleh pemerintah daerah melalui mekanisme penetapan penerima manfaat secara bertahap.
Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan pembangunan huntara ditujukan untuk menyediakan hunian sementara yang layak, aman, serta mendukung pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak bencana.Baca Juga:
"Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Hunian harus benar-benar memberi ruang bagi keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari," kata Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengapresiasi kecepatan pembangunan hunian tersebut. Menurut dia, huntara yang diserahkan merupakan hunian pertama yang diterima pemerintah daerah pascabencana.
"Masyarakat sudah menanyakan hunian yang layak. Kami akan mendistribusikan secara bertahap, dimulai dari 100 unit, agar proses adaptasi berjalan dengan baik," ujar Armia.
Pembangunan huntara dimulai pada 24 Desember 2025 dan diserahterimakan pada 8 Januari 2026.
Hunian darurat ini dibangun dengan struktur yang kokoh dan dilengkapi fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, serta listrik.
Selain unit hunian, kawasan Rumah Hunian Danantara juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain klinik, taman bermain, akses internet, serta listrik gratis.
Fasilitas tersebut diharapkan membantu warga membangun kembali ritme kehidupan selama masa transisi.
Setelah proses serah terima, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang akan menjalankan pengelolaan kawasan, termasuk penetapan penerima manfaat, distribusi hunian, serta pengaturan relokasi agar pemanfaatan huntara tepat sasaran.
Direktur Operasional II Hutama Karya Gunadi menekankan pentingnya kualitas konstruksi dalam penanganan pascabencana.
Menurut dia, kenyamanan dan keselamatan penghuni menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan hunian sementara.
"Hunian ini harus benar-benar siap dihuni untuk menunjang rutinitas keluarga. Kami berharap kolaborasi lintas pihak ini menjadi penyemangat bagi warga terdampak," kata Gunadi.
Selain di Aceh Tamiang, Hutama Karya bersama sejumlah BUMN Karya lainnya juga membangun Rumah Hunian Danantara di beberapa wilayah Aceh, termasuk Aceh Timur. Huntara tersebut dilengkapi fasilitas umum seperti toilet dan dapur umum.*
(d/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN