PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membatalkan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana.
Permintaan itu disampaikan Masinton dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 12 Januari 2026.
Masinton menilai pemangkasan TKD akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.Baca Juga:
Ia menyebut Tapanuli Tengah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar proses rehabilitasi tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Menurut Masinton, pemerintah pusat sebelumnya membatalkan pemotongan dana transfer untuk Provinsi Aceh.
Ia berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di Sumatera Utara.
"Kami berharap anggaran TKD Sumut bisa disamakan seperti tahun 2025 agar daerah memiliki ruang bergerak untuk pemulihan," kata Masinton.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Tengah tahun 2026 hanya sekitar Rp1 triliun dan sebagian besar terserap untuk belanja rutin, termasuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
Rencana pemangkasan TKD sebesar 17 persen atau sekitar Rp170 miliar dinilai akan melumpuhkan kemampuan daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kalau dipotong, secara praktis kami tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai pemulihan pascabencana," ujar Masinton.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan.
Tito mengakui bahwa daerah yang terdampak bencana membutuhkan fleksibilitas anggaran agar proses pemulihan berjalan optimal.
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL