Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
MEDAN – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membatalkan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana.
Permintaan itu disampaikan Masinton dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 12 Januari 2026.
Masinton menilai pemangkasan TKD akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.Baca Juga:
Ia menyebut Tapanuli Tengah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar proses rehabilitasi tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Menurut Masinton, pemerintah pusat sebelumnya membatalkan pemotongan dana transfer untuk Provinsi Aceh.
Ia berharap kebijakan serupa dapat diterapkan di Sumatera Utara.
"Kami berharap anggaran TKD Sumut bisa disamakan seperti tahun 2025 agar daerah memiliki ruang bergerak untuk pemulihan," kata Masinton.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Tengah tahun 2026 hanya sekitar Rp1 triliun dan sebagian besar terserap untuk belanja rutin, termasuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan.
Rencana pemangkasan TKD sebesar 17 persen atau sekitar Rp170 miliar dinilai akan melumpuhkan kemampuan daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kalau dipotong, secara praktis kami tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai pemulihan pascabencana," ujar Masinton.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan.
Tito mengakui bahwa daerah yang terdampak bencana membutuhkan fleksibilitas anggaran agar proses pemulihan berjalan optimal.
Ia juga mendorong kepala daerah untuk menyampaikan permohonan secara resmi dan kolektif kepada pemerintah pusat sebagai dasar pertimbangan kebijakan anggaran.
"Akan saya coba komunikasikan ke pusat, tetapi pemerintah daerah juga perlu terus memperjuangkannya melalui surat resmi," kata Tito.*
(tm/dh)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN