MEDAN — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat untuk memasukkan kawasan Hutan Batang Toru, yang berada di tiga kabupaten di Sumut, ke dalam program strategis nasional lingkungan hidup.
Desakan ini muncul menyusul bencana banjir bandang pada 25 November 2025 yang dipicu kerusakan ekosistem di kawasan tersebut.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menjelaskan bahwa ekosistem Batang Toru memiliki morfologi pegunungan dan jaringan sungai hulu-hilir yang sangat bergantung pada tutupan hutan sebagai penyangga hidrologis alami.Baca Juga:
Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, 10.795 hektare hutan telah dialihfungsikan oleh tujuh perusahaan besar, setara hilangnya sekitar 5,4 juta pohon.
"Deforestasi ini melemahkan kemampuan alam menyerap air dan meredam kejadian ekstrem, sehingga banjir berulang," ujar Jaka, Jumat, 16 Januari 2026, di Medan.
WALHI menilai kerusakan hutan ini dilegalisasi melalui izin ekspansi industri ekstraktif, yang merusak koridor satwa, alur sungai, dan kapasitas ekologis kawasan.
Dengan memasukkan Batang Toru ke dalam program strategis nasional, diharapkan pemulihan dan kelestarian hutan bisa dilakukan optimal, termasuk rehabilitasi ekologis dan penguatan perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan.
Selain itu, WALHI mendesak pemerintah menindak tegas tujuh perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana, termasuk kemungkinan penutupan permanen.
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menekankan pentingnya sanksi pidana, perdata, dan administratif untuk memberi efek jera sekaligus memulihkan kondisi hutan.
Jaka menambahkan bahwa pemulihan pascabencana juga harus mencakup pembangunan hunian tetap yang adil bagi warga terdampak, tanpa menimbulkan sengketa tanah baru.
"Tanpa kebijakan perlindungan hutan yang tegas dan penegakan hukum konsisten, bencana ekologis serupa akan terus terjadi dengan dampak yang semakin luas," tuturnya.*
(tm/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
