100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
MEDAN — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak pemerintah pusat untuk memasukkan kawasan Hutan Batang Toru, yang berada di tiga kabupaten di Sumut, ke dalam program strategis nasional lingkungan hidup.
Desakan ini muncul menyusul bencana banjir bandang pada 25 November 2025 yang dipicu kerusakan ekosistem di kawasan tersebut.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menjelaskan bahwa ekosistem Batang Toru memiliki morfologi pegunungan dan jaringan sungai hulu-hilir yang sangat bergantung pada tutupan hutan sebagai penyangga hidrologis alami.Baca Juga:
Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, 10.795 hektare hutan telah dialihfungsikan oleh tujuh perusahaan besar, setara hilangnya sekitar 5,4 juta pohon.
"Deforestasi ini melemahkan kemampuan alam menyerap air dan meredam kejadian ekstrem, sehingga banjir berulang," ujar Jaka, Jumat, 16 Januari 2026, di Medan.
WALHI menilai kerusakan hutan ini dilegalisasi melalui izin ekspansi industri ekstraktif, yang merusak koridor satwa, alur sungai, dan kapasitas ekologis kawasan.
Dengan memasukkan Batang Toru ke dalam program strategis nasional, diharapkan pemulihan dan kelestarian hutan bisa dilakukan optimal, termasuk rehabilitasi ekologis dan penguatan perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan.
Selain itu, WALHI mendesak pemerintah menindak tegas tujuh perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana, termasuk kemungkinan penutupan permanen.
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menekankan pentingnya sanksi pidana, perdata, dan administratif untuk memberi efek jera sekaligus memulihkan kondisi hutan.
Jaka menambahkan bahwa pemulihan pascabencana juga harus mencakup pembangunan hunian tetap yang adil bagi warga terdampak, tanpa menimbulkan sengketa tanah baru.
"Tanpa kebijakan perlindungan hutan yang tegas dan penegakan hukum konsisten, bencana ekologis serupa akan terus terjadi dengan dampak yang semakin luas," tuturnya.*
(tm/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
