100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut alokasi anggaran SDM BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK.
"Alokasi gaji P3K berasal dari APBN yang dikelola BGN," kata Dadan seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi IX DPR dan termasuk dalam belanja pegawai kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.
Dadan menjelaskan, ketidaktersediaan anggaran SDM BGN senilai Rp1,5 triliun pada 2025 disebabkan proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.
Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara.
Sebanyak 32.000 PPPK akan mulai ditempatkan pada Februari 2026 di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Setiap SPPG akan menampung tiga pegawai BGN: satu kepala SPPG, satu tenaga ahli gizi, dan satu akuntan.
Posisi-posisi ini ditempatkan di SPPG yang dimiliki oleh mitra pelaksana, namun pegawai BGN bertanggung jawab memastikan operasional dan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan.
"Sejak awal proses rekrutmen, para pegawai ini dijanjikan berstatus PPPK. Seleksi dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT)," jelas Dadan.
Saat ini, calon PPPK tengah melengkapi administrasi, dengan penetapan status ASN dijadwalkan pada 1 Februari 2026.
Meski demikian, Dadan mengakui belum semua SPPG memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan berstatus ASN.
Untuk itu, BGN berencana membuka rekrutmen PPPK periode berikutnya khusus untuk posisi gizi dan akuntansi.
Proses pendaftaran akan dikelola secara internal BGN dan tidak digabung dengan rekrutmen PPPK nasional.
Langkah ini diharapkan memperkuat operasional MBG sekaligus memastikan tata kelola pegawai dan keuangan berjalan profesional dan transparan.*
(bi/ad)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
