Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Cukup 23 Hari, Masyarakat Diminta Tak Panik
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional cukup dan aman untuk 2
EKONOMI
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut alokasi anggaran SDM BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK.
"Alokasi gaji P3K berasal dari APBN yang dikelola BGN," kata Dadan seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi IX DPR dan termasuk dalam belanja pegawai kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.
Dadan menjelaskan, ketidaktersediaan anggaran SDM BGN senilai Rp1,5 triliun pada 2025 disebabkan proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.
Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara.
Sebanyak 32.000 PPPK akan mulai ditempatkan pada Februari 2026 di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Setiap SPPG akan menampung tiga pegawai BGN: satu kepala SPPG, satu tenaga ahli gizi, dan satu akuntan.
Posisi-posisi ini ditempatkan di SPPG yang dimiliki oleh mitra pelaksana, namun pegawai BGN bertanggung jawab memastikan operasional dan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan.
"Sejak awal proses rekrutmen, para pegawai ini dijanjikan berstatus PPPK. Seleksi dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT)," jelas Dadan.
Saat ini, calon PPPK tengah melengkapi administrasi, dengan penetapan status ASN dijadwalkan pada 1 Februari 2026.
Meski demikian, Dadan mengakui belum semua SPPG memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan berstatus ASN.
Untuk itu, BGN berencana membuka rekrutmen PPPK periode berikutnya khusus untuk posisi gizi dan akuntansi.
Proses pendaftaran akan dikelola secara internal BGN dan tidak digabung dengan rekrutmen PPPK nasional.
Langkah ini diharapkan memperkuat operasional MBG sekaligus memastikan tata kelola pegawai dan keuangan berjalan profesional dan transparan.*
(bi/ad)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional cukup dan aman untuk 2
EKONOMI
JAKARTA Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia teta
EKONOMI
NIAS UTARA Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) wilayah Kepulauan Nias melaporkan seorang Kepala Bidang (Kabid)
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera membangun Pe
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, jajaran Kejaksaan tidak akan memberi toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang a
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padangsidimpuan menggelar operasi penertiban knalpot blong, Kamis (12/3/2026), di
NASIONAL
JAKARTA Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 202
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menjajaki kerja sama dengan investor asing untuk memperluas kapasitas penyimpanan minyak mentah di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk meredam konflik manusiasatwa di Lampung. Presiden Prabowo Subianto memutuskan m
NASIONAL