Batu Bara Bersinar di Tingkat Nasional! Juara III Creative Financing, Raih Insentif Rp1 Miliar
PALEMBANG Kabupaten Batu Bara kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestas
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut alokasi anggaran SDM BGN pada 2026 mencapai Rp7,1 triliun, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK.
"Alokasi gaji P3K berasal dari APBN yang dikelola BGN," kata Dadan seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).Baca Juga:
Anggaran tersebut telah disetujui oleh Komisi IX DPR dan termasuk dalam belanja pegawai kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.
Dadan menjelaskan, ketidaktersediaan anggaran SDM BGN senilai Rp1,5 triliun pada 2025 disebabkan proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.
Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga anggaran dikembalikan ke kas negara.
Sebanyak 32.000 PPPK akan mulai ditempatkan pada Februari 2026 di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Setiap SPPG akan menampung tiga pegawai BGN: satu kepala SPPG, satu tenaga ahli gizi, dan satu akuntan.
Posisi-posisi ini ditempatkan di SPPG yang dimiliki oleh mitra pelaksana, namun pegawai BGN bertanggung jawab memastikan operasional dan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan.
"Sejak awal proses rekrutmen, para pegawai ini dijanjikan berstatus PPPK. Seleksi dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT)," jelas Dadan.
Saat ini, calon PPPK tengah melengkapi administrasi, dengan penetapan status ASN dijadwalkan pada 1 Februari 2026.
Meski demikian, Dadan mengakui belum semua SPPG memiliki tenaga ahli gizi dan akuntan berstatus ASN.
Untuk itu, BGN berencana membuka rekrutmen PPPK periode berikutnya khusus untuk posisi gizi dan akuntansi.
Proses pendaftaran akan dikelola secara internal BGN dan tidak digabung dengan rekrutmen PPPK nasional.
Langkah ini diharapkan memperkuat operasional MBG sekaligus memastikan tata kelola pegawai dan keuangan berjalan profesional dan transparan.*
(bi/ad)
PALEMBANG Kabupaten Batu Bara kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga minyak mentah dunia melonjak hingga lebih dari 2 seiring memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenai
INTERNASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang menyebut seorang balita di Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia akibat program Maka
NASIONAL
BEIRUT Kontingen United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara penghormatan untuk mengenang gugurnya prajurit TNI, Ri
INTERNASIONAL
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) bank berinisial MIP (37) memasuki agenda pemeriksaan
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta agar daycare Little Aresha ditutup permanen menyusul terungkapnya kasus dugaan keker
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mengungkap kebutuhan investasi besar untuk pengembangan jaringan perkeretaapian nasional. Untuk membangun hingga 14.000
EKONOMI
JAKARTA Penurunan muka air Danau Toba menjadi perhatian serius. Data satelit altimetri menunjukkan penurunan sekitar 1,6 meter dalam perio
PERISTIWA
JAKARTA PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menghentikan operasional perusahaan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hut
EKONOMI
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menggelar prosesi adat upahupah atau tepung tawar bagi jamaah calo
AGAMA