Kepala SPPG Ditemukan Meninggal di Mal Bandung, Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu.
Dia mengusulkan agar Bawaslu diperkuat menjadi lembaga peradilan pemilu pada tingkat pertama, sehingga sengketa tidak menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
Usulan ini disampaikan Deddy saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah ahli terkait RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).Baca Juga:
"Saya justru mungkin coba kita dalami, apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah, MK-nya tempat banding. Seluruh persoalan di bawah diselesaikan di bawah. Ya, tidak semua bertumpuk ke MK," ujar Deddy.
Deddy menambahkan, selama ini banyak sengketa pemilu yang berakhir di MK, sehingga prosesnya panjang dan berpotensi menimbulkan praktik kongkalikong.
Dia menekankan perlunya lembaga peradilan pemilu khusus di tingkat bawah agar keputusan dapat diambil lebih cepat.
Hal senada juga disampaikan Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar.
Dia menolak wacana peniadaan Bawaslu dan justru mendorong penguatan kewenangan lembaga tersebut.
Menurut Taufan, Bawaslu bisa diberikan kewenangan lebih luas, termasuk membentuk sistem peradilan pemilu.
"Kalau toh kebobrokan sistem kepemiluan terjadi karena penyelenggara, saya berpikir kita buka ruang. Kita kasih dia kewenangan yang luas tanpa batas. Kalau perlu, ada sistem hadirnya peradilan pemilu," kata Taufan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arya Bima, menekankan penguatan Bawaslu dan KPU penting untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan, terutama dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang diperkirakan mencapai 67 persen.
"Ini perlu ada empowering, karena tahapan pemilu, saat pemilu dan pasca kompetisi pemilih ini tidak mudah. Apalagi kalangan pemilih muda yang rata-rata tidak tertarik dengan pemilu dan partai politik," ujar Arya.
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK