Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam pembahasan RUU Pemilu.
Dia mengusulkan agar Bawaslu diperkuat menjadi lembaga peradilan pemilu pada tingkat pertama, sehingga sengketa tidak menumpuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
Usulan ini disampaikan Deddy saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah ahli terkait RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).Baca Juga:
"Saya justru mungkin coba kita dalami, apakah kita bubarkan Bawaslu-nya atau justru kita perkuat? Jadi pengadilannya itu justru ada di bawah, MK-nya tempat banding. Seluruh persoalan di bawah diselesaikan di bawah. Ya, tidak semua bertumpuk ke MK," ujar Deddy.
Deddy menambahkan, selama ini banyak sengketa pemilu yang berakhir di MK, sehingga prosesnya panjang dan berpotensi menimbulkan praktik kongkalikong.
Dia menekankan perlunya lembaga peradilan pemilu khusus di tingkat bawah agar keputusan dapat diambil lebih cepat.
Hal senada juga disampaikan Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar.
Dia menolak wacana peniadaan Bawaslu dan justru mendorong penguatan kewenangan lembaga tersebut.
Menurut Taufan, Bawaslu bisa diberikan kewenangan lebih luas, termasuk membentuk sistem peradilan pemilu.
"Kalau toh kebobrokan sistem kepemiluan terjadi karena penyelenggara, saya berpikir kita buka ruang. Kita kasih dia kewenangan yang luas tanpa batas. Kalau perlu, ada sistem hadirnya peradilan pemilu," kata Taufan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Arya Bima, menekankan penguatan Bawaslu dan KPU penting untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan, terutama dengan meningkatnya jumlah pemilih muda yang diperkirakan mencapai 67 persen.
"Ini perlu ada empowering, karena tahapan pemilu, saat pemilu dan pasca kompetisi pemilih ini tidak mudah. Apalagi kalangan pemilih muda yang rata-rata tidak tertarik dengan pemilu dan partai politik," ujar Arya.
Usulan penguatan Bawaslu menjadi lembaga peradilan pemilu ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dan menegakkan demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.*
(d/ad)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN