Kahiyang Ayu Dorong Kriya dan Wastra Sumut Tembus Pasar Global di HUT ke-46 Dekranas
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Eddy Hermawan, mengingatkan ancaman serius tenggelamnya kawasan pesisir Pulau Jawa, khususnya wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).
Ia menilai pendekatan pembangunan dinding laut raksasa atau giant sea wall berpotensi menimbulkan risiko baru karena menambah beban pada tanah pesisir yang sudah rentan.
"Jangan gunakan giant wall. Karena itu beratnya minta ampun. Dia akan menenggelamkan," kata Eddy, Rabu, 4 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut Eddy, solusi berbasis alam (nature-based solutions) justru lebih realistis untuk menghadapi ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan tanah (land subsidence).
Ia mendorong pengembalian fungsi alam melalui sistem pemecah gelombang alami dengan konsep main loop, yakni memecah energi gelombang secara bertahap sebelum mencapai daratan.
Salah satu cara yang diusulkan adalah pemanfaatan hutan mangrove sebagai penyangga alami.
Vegetasi mangrove dinilai mampu meredam energi gelombang laut sehingga tidak langsung menghantam kawasan permukiman.
"Back to natural. Gelombang besar itu harus dipecah bertahap. Mangrove berfungsi sebagai buffer," ujar Eddy.
Selain perlindungan alami, Eddy menekankan pentingnya keselamatan penduduk pesisir melalui relokasi yang terencana.
Ia mengusulkan agar permukiman dipindahkan minimal 500 meter dari garis pantai dan berada di lokasi yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko banjir rob maupun tsunami.
"Penduduk jangan tinggal dekat pantai. Sudah dijauhkan, dinaikkan pula elevasinya. Ini soal keselamatan," kata dia.
Eddy menilai pendekatan alami lebih masuk akal karena krisis iklim global, termasuk mencairnya es di kutub, tidak dapat dihentikan secara instan oleh teknologi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur berat di pesisir justru berisiko memperparah kondisi tanah.
Ia juga menyoroti masifnya pembangunan kawasan pesisir, seperti deretan hotel di Semarang, yang mempercepat penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah berlebihan.
Kondisi tersebut, menurutnya, telah mencapai titik mengkhawatirkan.
"Tidak ada teknologi yang bisa menghentikan es kutub mencair. Jadi solusinya harus realistis dan alami. Kalau pembangunan terus dipaksakan, subsidensinya tidak terbatas," ujarnya.
Eddy menegaskan, kombinasi pemecah gelombang alami, relokasi penduduk, serta pembatasan eksploitasi pesisir merupakan kunci perlindungan jangka panjang kawasan Pantura.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pembangunan struktur beton berskala besar yang justru membebani wilayah pesisir yang kian rapuh.*
(oz/ad)
MAKASSAR Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menghadiri puncak peringatan Hari Ula
PEMERINTAHAN
MAKASSAR Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara berpartisipasi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Da
NASIONAL
JAKARTA Bank Mandiri kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
OlehHerman DirgantaraOur Government is the potent, the omnipresent teacher. For good or for ill, it teaches the whole people by its exampl
OPINI
JAKARTA Timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stad
OLAHRAGA
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL