Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
MEDAN – Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Hamid Rijal Lubis, menegaskan rumah sakit wajib menerima pasien, meski status Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pasien dinonaktifkan.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan mulai 4 Februari 2026.
Hamid menekankan, khusus bagi pasien dalam kondisi gawat darurat, rumah sakit dilarang menolak pelayanan.Baca Juga:
"Pertama kita sudah tegaskan dari awal, rumah sakit tidak boleh menolak pasien khususnya dalam keadaan darurat. Karena itu amanah undang-undang," ujarnya, Rabu (11/2/2026).Jika terdapat kendala administrasi, BPJS memberi tenggang waktu selama tiga hari kerja untuk pengurusan dokumen. Selama periode ini, pasien tetap bisa memperoleh pelayanan.
Hamid juga mendorong masyarakat untuk mengecek keaktifan PBI JK mereka melalui aplikasi resmi BPJS.Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan penonaktifan ini bukan pengurangan jumlah peserta.
Penyesuaian dilakukan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026. Peserta yang dinonaktifkan digantikan dengan peserta baru sehingga total PBI JK tetap sama. Langkah ini dimaksudkan agar bantuan lebih tepat sasaran, dengan kesempatan bagi peserta yang dinonaktifkan untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya bila memenuhi kriteria tertentu.
Hamid memastikan, sejauh ini belum ada laporan warga Sumut yang tidak mendapatkan perawatan akibat penonaktifan PBI JK. Ia menekankan, meski Sumut memiliki program Universal Health Coverage (UHC), program ini tetap berjalan di bawah skema BPJS, termasuk segmen PBI JK yang dibayar pemerintah pusat."Segmen terbesar dari UHC adalah PBI JK yang dibayar pemerintah pusat. Inilah yang dinonaktifkan, dan iurannya tetap masuk lingkup UHC keseluruhan," ujarnya.*
(tm/dh)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL