KPK Tak Mundur dari Kasus MBG, Penyelidikan Tetap Berjalan Meski Kejagung Bergerak
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Be
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Survei terbaru yang dirilis lembaga Indekstat menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat keyakinan publik terhadap masa depan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan latar belakang pendidikan.
Meski secara nasional tingkat kepercayaan masyarakat mencapai 82,6 persen, kelompok sarjana atau kaum intelektual tercatat paling kritis, dengan tingkat keyakinan hanya 74,74 persen.
Baca Juga:Sementara 19,75 persen dari kelompok ini menyatakan sangat tidak yakin pemerintah akan membawa Indonesia lebih baik ke depan.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, menjelaskan perbedaan tersebut menunjukkan pengaruh pendidikan terhadap persepsi publik.
Survei ini melibatkan 1.200 responden acak di seluruh Indonesia berusia minimal 17 tahun, dengan margin error 2,9 persen, dan dilakukan 11–25 Januari 2026 secara tatap muka.
"Kelompok sarjana cenderung lebih kritis terhadap pemerintah," ujar Ali dalam rilis daring, Sabtu (21/2/2026).
Hasil survei juga menunjukkan tren keyakinan publik berdasarkan jenjang pendidikan:
- Lulusan SMA: 79,8 persen yakin dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, 17,69 persen tidak yakin.
- Lulusan SMP: 84,5 persen yakin, 13,84 persen pesimis.
- Lulusan SD: Menjadi kelompok paling optimistis, dengan 87,12 persen responden yakin pemerintahan akan membawa Indonesia lebih baik, dan hanya 7,41 persen yang tidak yakin.
Data ini menunjukkan bahwa meski tingkat kepercayaan secara keseluruhan tinggi, kelompok intelektual cenderung lebih skeptis dan mengawasi kinerja pemerintah secara kritis.
Ali Mahmudin menekankan bahwa hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik, khususnya dalam merespons harapan masyarakat yang lebih kritis.*
(tt/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Be
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, dan Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menemui sekitar seribu massa dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (L
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menyambut positif berbagai kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang mulai digelar di sejumlah daerah. Sel
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka
POLITIK
JAKARTA Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Berbeda de
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menja
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) yang t
HUKUM DAN KRIMINAL
SINGKIL Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Syahron Hasibuan, S.
PEMERINTAHAN