Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Khusus Satu Data Indonesia dalam RUU SDI
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga hari ke-9 Ramadhan 2026.
Kebijakan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran berulang terhadap standar mutu dan kelayakan konsumsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan penghentian sementara merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang bersifat tegas dan tidak bisa ditawar.Baca Juga:
"Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Nanik, keputusan suspend terhadap 47 SPPG tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah.
Evaluasi tidak hanya menyasar kualitas produk makanan, tetapi juga mencakup manajemen dapur, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas.
Ia menegaskan, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sekaligus kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan dilakukan secara ketat dan transparan.
Dalam sejumlah kasus, kata Nanik, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa.
Meski demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sebagai bagian dari penegakan standar dan pembelajaran sistemik.
"SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali," kata dia.
Langkah penghentian ini memperlihatkan tantangan implementasi program MBG yang berskala nasional.
Di satu sisi, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi. Di sisi lain, pengawasan kualitas menjadi faktor krusial untuk mencegah risiko kesehatan dan menjaga kepercayaan publik.*
(dh)
JAKARTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati pembentukan badan khusus untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Ran
NASIONAL
SURABYA Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar sindikat perdagangan satwa dilindungi jenis komodo yang diduga melibatkan jaringan Nusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN