Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Indonesia perlu meninjau kembali keikutsertaannya dalam forum internasional Board of Peace (BoP).
Pernyataan ini disampaikan menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
"Ini waktunya Indonesia mempertimbangkan keluar dari Board of Peace. Waktunya mempertimbangkan agar segera menarik diri," kata Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).Baca Juga:
Mahfud menjelaskan, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia dapat mundur dari BoP kapan saja jika forum tersebut tidak memberikan manfaat.
"Sekarang ada fakta seperti serangan AS-Israel ke Iran. Ini menjadi alasan baru untuk menyatakan ditarik dan tidak ada ruginya," tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejak awal menuai kritik.
Salah satu sorotan utama adalah ketidakseimbangan anggota forum, di mana perwakilan Palestina tidak dilibatkan dalam diskusi perdamaian Timur Tengah.
"Kan tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan untuk perdamaian," ujarnya.
Mahfud juga mempertanyakan legalitas forum tersebut dalam tatanan internasional, termasuk dasar pembentukan dan status produk kesepakatan yang dihasilkan.
Mahfud menegaskan, forum semacam ini seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memiliki legitimasi internasional.
Ia menekankan bahwa BoP tidak selaras dengan Dasasila Bandung, yang menekankan kesetaraan antarbangsa, penolakan penjajahan, dan pengakuan hak kemerdekaan setiap negara.
"Board of Peace ini kayaknya enggak ada, Dasasila Bandung-nya tidak kelihatan," katanya.
Meski mengkritisi BoP, Mahfud meminta masyarakat mempercayakan langkah Presiden untuk menjaga keselamatan bangsa, sambil tetap memberikan kritik dan koreksi.
Ia menekankan, yang paling penting adalah kepentingan dan keselamatan Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks.*
(km/ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL