Pecatan Polisi dan 3 Rekan Divonis 12 Tahun Penjara karena Jual 1 Kg Sabu di Binjai
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penguatan peran pers dalam konteks HAM.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, di Jakarta, Kamis (12/3/2026), mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting pembangunan peradaban yang menghormati hak asasi manusia.Baca Juga:
"Penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik sangat penting, agar pemberitaan sensitif terhadap korban dan kelompok rentan," ujarnya.
Anrico menegaskan media memiliki peran strategis dalam membangun literasi publik terkait HAM, mendorong transparansi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.
Ia menekankan, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin negara. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan standar profesionalisme.
Selain itu, PWI menyoroti perlunya perlindungan bagi wartawan, terutama ketika meliput isu sensitif seperti konflik sosial atau dugaan pelanggaran HAM.
Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan HAM, PWI berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan melalui pelatihan, diskusi, dan kerja sama dengan berbagai lembaga.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini juga menegaskan siap memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.
"PWI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers," kata Anrico.
Peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia oleh Kementerian HAM pada Rabu (12/4/2026) diharapkan menciptakan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program ini juga bertujuan mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kemerdekaan pers serta perlindungan lebih kuat bagi wartawan.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut jurnalis juga berperan sebagai pembela HAM, mendorong advokasi bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan dukungan ini, PWI menekankan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak dapat terlepas dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.*
(ad)
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan revisi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan member
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut aktor Ammar Zoni dengan hukuman sembilan tahun penjara dalam sidang lanjutan perkara dugaan penyala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dijadwalkan bertemu Presiden ke7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 12 Maret 20
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 12 Maret 2026.
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) menyelenggarakan program Taman Lansia
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL