Riza Chalid Masuk DPO! Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Minyak Petral 2008-2015
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara, Rafriandi Nasution, menyebut implementasi WFH masih menghadapi persoalan pada aspek pengawasan dan persepsi pegawai.
Menurut Rafriandi, WFH kerap dipandang sebagai waktu luang tambahan, bukan sebagai mekanisme kerja yang tetap menuntut produktivitas.Baca Juga:
"WFH sering dianggap sebagai liburan, sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian pegawai," kata Rafriandi, Sabtu, 4 April 2026.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. Meski secara sistem memungkinkan dilakukan pemantauan, pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal.
Selain berdampak pada produktivitas, ia juga menyoroti potensi perubahan pola hidup yang kurang sehat serta meningkatnya pengeluaran pribadi selama WFH.
Meski demikian, Rafriandi menilai kebijakan WFH masih relevan untuk kegiatan tertentu, seperti rapat daring dan koordinasi cepat, namun kurang efektif untuk pekerjaan administratif rutin.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan penerapan kebijakan satu hari tanpa penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak lebih luas, termasuk mengurangi kemacetan dan konsumsi bahan bakar.
Ia menyebut konsep tersebut dapat diterapkan di kawasan Mebidang, yang mencakup Medan, Binjai, dan Deli Serdang, dengan dukungan penguatan transportasi umum, terutama berbasis listrik.
"Jika didukung transportasi publik yang memadai, kebijakan ini bisa meningkatkan efisiensi sekaligus membangun disiplin," ujarnya.
Rafriandi juga menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik dalam penggunaan transportasi umum, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan.
Menurut dia, optimalisasi pertemuan daring juga berpotensi menghemat anggaran hingga 20–25 persen, terutama dari sisi operasional dan konsumsi.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH agar tetap selaras dengan tujuan peningkatan kinerja ASN.*
(mi/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perusahaan teknologi Meta akhirnya mematuhi aturan pemerintah Indonesia terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Kebijakan i
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Desa Kampung Kelapa, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Sebatang pohon kela
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus digencarkan di daerah. Salah satunya dilakukan oleh jajaran Polres Tapan
NASIONAL
TAKENGON Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa kasus penyalahgunaan wewenang dalam pencairan pembiayaan per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti wacana penghentian restitusi pajak yang muncul dalam upaya optimalisasi kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah,
NASIONAL
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor la
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Personel Polsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan seorang pria bese
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komando Operasi (Koops) TNI Habema menggelar kegiatan bakti sosial di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebag
NASIONAL