OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendesak PBB untuk segera meninjau ulang misi pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) TNI di Lebanon.
Menurut Andi, pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang melibatkan tentara Indonesia harus segera ditarik, karena situasi di lapangan saat ini sudah jauh dari kondisi perdamaian yang seharusnya dijaga.
Baca Juga:
"Pasukan kita di sana di UNIFIL bertugas sebagai penjaga perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian yang dijaga, lalu untuk apa pasukan kita ada di sana?" ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/4).
Andi menegaskan bahwa pasukan TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL tidak dilengkapi dengan senjata berat.
Pasukan penjaga perdamaian hanya dibekali senjata ringan yang hanya digunakan untuk mempertahankan diri.
"Senjata ringan semacam itu tidak mungkin melawan misil rudal dan senjata berat lainnya," ungkapnya.
Ia menambahkan, pasukan TNI ditempatkan di zona biru yang dulunya merupakan zona perdamaian, namun kini telah berubah menjadi zona perang yang berbahaya.
Dalam pernyataannya, Andi juga mencatat adanya korban dari pasukan TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Beberapa prajurit kita sudah ada yang tewas dan luka-luka akibat terjebak dalam serangan," katanya.
Keberadaan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik yang tidak lagi aman ini dinilai tidak lagi sesuai dengan mandat misi yang awalnya diberikan oleh PBB.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengungkapkan bahwa seharusnya PBB segera menarik pasukan TNI dari Lebanon.
Menurutnya, PBB harus mempertimbangkan situasi yang sudah berubah dan memastikan keamanan pasukan yang terlibat dalam misi tersebut.
"PBB harus segera meninjau ulang misi ini, tidak hanya pasukan Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang prajuritnya menjadi korban," katanya.
Andi juga mengkritik pihak-pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon, khususnya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut.
"Kita harus jelas siapa yang melakukan agresi di wilayah itu. Israel harus bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di zona biru," tegas Andi.
Andi menegaskan bahwa jika PBB dapat kembali menegakkan perdamaian di Lebanon dan menyelesaikan konflik secara menyeluruh, pasukan TNI bisa kembali bertugas sebagai penjaga perdamaian, sesuai dengan mandat internasional yang disepakati.
"Tentu saja, jika PBB bisa mengupayakan perdamaian lagi, dan ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik, kita bisa kembali menjaga perdamaian sesuai dengan mandat yang diberikan," ujarnya.
Pada Sabtu (4/4), Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, S.I.P., melakukan kunjungan kepada prajurit Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S yang menjadi korban dalam insiden yang terjadi di Lebanon.
Para prajurit yang terluka tengah menjalani perawatan di RS Saint George, Beirut, Lebanon.
Insiden tersebut menggugah perhatian publik terkait keamanan pasukan TNI yang terlibat dalam misi internasional ini.*
(kp/ad)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL