Tiga Bupati Terjaring OTT dalam Sebulan, DPR Desak Pengawasan Kepala Daerah Diperketat
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari hingga 11 April 2026.
Penindakan ini menyasar berbagai sektor, mulai dari perpajakan, peradilan, hingga pemerintah daerah.
Dalam rangkaian OTT tersebut, sejumlah kepala daerah ikut terjaring. Namun, status hukum tiap perkara berbeda-beda, sebagian sudah diumumkan lengkap, sementara kasus terbaru masih dalam proses pendalaman.Baca Juga:
Berikut rangkuman 10 OTT KPK sepanjang awal 2026:
1. OTT Pajak KPP Madya Jakarta Utara (11 Januari 2026)
KPK menetapkan lima tersangka, termasuk pejabat pajak dan pihak swasta. Kasus ini terkait suap pemeriksaan pajak dengan nilai potensi Rp75 miliar. Barang bukti yang disita mencapai Rp6,38 miliar.
2. OTT Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)
Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Kasus meliputi dugaan pemerasan, gratifikasi, hingga fee perizinan. Barang bukti Rp550 juta diamankan.
3. OTT Bupati Pati (19 Januari 2026)
Bupati Pati Sudewo terjaring dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Tarif yang diminta mencapai Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang. Total uang terkumpul Rp2,6 miliar.
4. OTT KPP Madya Banjarmasin (4 Februari 2026)
Tiga tersangka ditetapkan dalam kasus suap restitusi pajak. Nilai suap mencapai Rp1,5 miliar agar pengajuan pajak dikabulkan.
5. OTT Ditjen Bea Cukai (4 Februari 2026)
Enam tersangka diamankan terkait pengondisian jalur impor barang ilegal. KPK menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.
6. OTT PN Depok (6 Februari 2026)
Lima orang, termasuk pimpinan pengadilan, terjerat kasus suap pengurusan sengketa lahan. Nilai suap mencapai Rp850 juta.
7. OTT Bupati Pekalongan (4 Maret 2026)
Bupati Fadia Arafiq menjadi tersangka dalam kasus dugaan konflik kepentingan proyek. Nilai proyek terkait mencapai Rp46 miliar.
8. OTT Bupati Rejang Lebong (11 Maret 2026)
Lima tersangka ditetapkan dalam kasus ijon proyek dengan fee 10-15 persen. Barang bukti Rp756,8 juta disita.
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (13/7/2026). Mata uang Gar
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) y
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyika
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagun
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai istilah perampasan aset tidak dikenal dalam terminolo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara resmi mengalihkan penggunaan bahan bakar operasional dari Biodi
EKONOMI