Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta prinsip saya selaku korban. Untuk itu, penting untuk dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini pada peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan aktor intelektualnya.
Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI. Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses hukum.
Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum.
Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari kepentingan-kepentingan korup.
Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung hukum secara adil.
Salam,
Andrie Yunus
Koalisi sipil berharap surat tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus mendorong penuntasan kasus secara transparan dan akuntabel.*
(d/dh)
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi tabung 12 kilogram menjadi Rp228.000 per t
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membuka perdagangan awal pekan dengan penguatan pada Senin, 20 April 2026. Indeks bergerak di z
EKONOMI
JAKARTA Guntur Romli dari PDI Perjuangan merespons pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla yang mengklaim berperan besar
POLITIK
MALUKU Agrapinus Rumatora atau yang dikenal dengan nama Nus Kei, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, tewas setelah menjadi
PERISTIWA
JAKARTA Projo meluruskan pernyataan Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla terkait klaim dirinya yang menyebut berperan besar dalam
POLITIK
JAKARTA Kedudukan perempuan dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam AlQur&039an sebagai bagian dari prinsip kesetaraan manusi
AGAMA
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk tidak terburuburu menetapkan kepala desa sebagai tersangka dalam kasus pengel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada awal pekan ini, Senin, 20 April 2026. Penurunan terjadi s
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali bergerak defensif pada awal perdagangan Senin, 20 April 2026. Di pasar NonDeliverable Forward (NDF), r
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi
HUKUM DAN KRIMINAL
