PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing di berbagai negara.
Ia menilai, keberadaan fasilitas militer asing dapat mempercepat intervensi terhadap kedaulatan negara berdaulat.
"Berbagai intervensi kedaulatan suatu negara merdeka dan berdaulat di Amerika Latin dan Timur Tengah akhir-akhir ini dapat terjadi dengan cepat karena adanya pangkalan militer asing di suatu negara," ujar Megawati dalam seminar peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Megawati menyebut gagasan penolakan pangkalan militer asing bukan hal baru.
Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah menggelar Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965 sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang menekankan kedaulatan negara.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung dinamika geopolitik global yang dinilainya kembali bergejolak.
Ia menyebut sejumlah konflik internasional sebagai contoh rapuhnya sistem hubungan antarnegara saat ini.
"Ketika dunia saat ini dihadapkan pada persoalan di Venezuela dan serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, maka sistem internasional guncang," kata Megawati.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dunia kembali pada prinsip kesetaraan antarbangsa sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang pernah diperjuangkan Indonesia.
Megawati juga menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional seharusnya dibangun dengan orientasi perdamaian dunia, bukan ketergantungan pada kekuatan militer asing.
"Situasi global hari ini menuntut kita memperkuat kedaulatan dengan cara pandang geopolitik yang berdaulat dan mandiri," ujarnya.
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai isu keberadaan pangkalan militer asing kerap menjadi sensitivitas dalam dinamika hubungan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah mengalami rivalitas kekuatan besar.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL