Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing di berbagai negara.
Ia menilai, keberadaan fasilitas militer asing dapat mempercepat intervensi terhadap kedaulatan negara berdaulat.
"Berbagai intervensi kedaulatan suatu negara merdeka dan berdaulat di Amerika Latin dan Timur Tengah akhir-akhir ini dapat terjadi dengan cepat karena adanya pangkalan militer asing di suatu negara," ujar Megawati dalam seminar peringatan Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Megawati menyebut gagasan penolakan pangkalan militer asing bukan hal baru.
Ia merujuk pada pengalaman Indonesia yang pernah menggelar Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) pada 1965 sebagai bagian dari sikap politik luar negeri yang menekankan kedaulatan negara.
Dalam pidatonya, Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung dinamika geopolitik global yang dinilainya kembali bergejolak.
Ia menyebut sejumlah konflik internasional sebagai contoh rapuhnya sistem hubungan antarnegara saat ini.
"Ketika dunia saat ini dihadapkan pada persoalan di Venezuela dan serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, maka sistem internasional guncang," kata Megawati.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dunia kembali pada prinsip kesetaraan antarbangsa sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok yang pernah diperjuangkan Indonesia.
Megawati juga menekankan bahwa kekuatan pertahanan nasional seharusnya dibangun dengan orientasi perdamaian dunia, bukan ketergantungan pada kekuatan militer asing.
"Situasi global hari ini menuntut kita memperkuat kedaulatan dengan cara pandang geopolitik yang berdaulat dan mandiri," ujarnya.
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai isu keberadaan pangkalan militer asing kerap menjadi sensitivitas dalam dinamika hubungan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah mengalami rivalitas kekuatan besar.*
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL