Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh di atas standar. Beras berkualitas rendah tersebut diduga dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium.
Amran mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara label kualitas dan kondisi fisik beras di lapangan. Ia menyebut, sejumlah sampel beras memiliki tingkat pecahan jauh melebihi standar beras premium.
"Kalau standar premium sekitar 14 persen, yang kita temukan ada sampai 34 persen bahkan 59 persen pecahannya," ujar Amran di Gudang Bulog Karawang, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Menurut Amran, kondisi tersebut membuat harga wajar beras sebenarnya hanya berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun di lapangan, beras tersebut justru dijual hingga Rp 17.000 per kilogram.
Ia menyebut praktik tersebut bukan sekadar pengoplosan biasa, melainkan bentuk manipulasi yang merugikan masyarakat luas.
"Ini bukan sekadar oplos, ini nyolong. Saya sudah periksa di laboratorium. Ada yang kualitasnya jauh di bawah standar tapi dijual seperti premium," tegasnya.
Amran juga memperkirakan potensi kerugian akibat praktik tersebut dapat mencapai triliunan rupiah apabila dihitung dari volume konsumsi nasional.
"Kalau selisih Rp 5.000 saja dan dikalikan 2 juta ton, bisa mencapai Rp 10 triliun," jelasnya.
Pemerintah, kata Amran, akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku, termasuk bekerja sama dengan Satgas Pangan. Sejumlah pelaku yang diduga terlibat juga telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan demi melindungi masyarakat luas dari praktik yang merugikan.
"Yang kita lindungi ini 256 juta rakyat Indonesia. Kalau dibiarkan, ini yang paling dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.*
(d/dh)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL