JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera memberikan penjelasan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta menyiapkan langkah mitigasi atas dampaknya ke masyarakat.
Puan menegaskan, setiap kebijakan kenaikan harga BBM harus disertai transparansi, mulai dari alasan kenaikan hingga proyeksi ke depan.
"Kami mengimbau pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memitigasi kesiapan terkait harga BBM, apalagi sudah ada kenaikan harga BBM nonsubsidi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ia menilai, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka penyebab kenaikan, durasi kebijakan, serta kemungkinan perubahan harga di masa mendatang.
"Harus ada keadilan dan penjelasan kenapa harga naik dan sampai kapan. Evaluasi juga harus disampaikan secara berkala," ujarnya.
Selain itu, Puan juga menyoroti faktor geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga energi, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026.
Kenaikan terjadi pada beberapa produk, di antaranya Pertamax Turbo (RON 98) yang naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Kemudian Dexlite menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.
"Untuk BBM nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Yang diatur pemerintah adalah BBM subsidi," ujar Bahlil.*
(dw/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
