Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan memastikan pembangunan jembatan di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek tersebut akan didukung melalui bantuan dari TNI.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Khairul Azmi, mengatakan pembiayaan pembangunan sepenuhnya berasal dari pihak TNI, sementara pemerintah daerah bertugas mengurus aspek administratif.
"Dari TNI (dananya). Bantuan dari TNI, jadi segala sesuatunya pemerintah daerah yang mengurus, termasuk soal koordinasi dan perizinan," ujar Azmi, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Saat ini, Pemkot Medan tengah mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera memberikan izin penggunaan lahan, mengingat lokasi pembangunan berada di area aset perkeretaapian.
Azmi menjelaskan, berbagai pihak telah menyatakan kesiapan untuk mendukung proyek tersebut, mulai dari TNI sebagai pelaksana pembangunan hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) yang akan mengeluarkan pertimbangan teknis.
"Untuk kesiapan sudah tidak ada masalah. Tinggal menunggu regulasi dari PT KAI, apakah skemanya pinjam pakai atau bentuk kerja sama lainnya," katanya.
Ia berharap persoalan administratif tersebut dapat rampung dalam waktu dekat, sehingga pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan.
"Kami targetkan dalam waktu seminggu ke depan izin sudah keluar, sehingga pembangunan bisa langsung dimulai," tambahnya.
Sementara itu, untuk mencegah risiko kecelakaan, Pemkot Medan telah memasang pagar berlapis di lokasi bekas jembatan agar tidak lagi dilintasi warga, khususnya pelajar.
Sebelumnya, sejumlah siswa terpaksa melintasi pipa air di atas Sungai Deli untuk pergi ke sekolah akibat jembatan yang rusak sejak banjir 2024. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan karena dinilai membahayakan keselamatan.
Pemkot menegaskan pembangunan jembatan baru menjadi prioritas demi memastikan akses masyarakat kembali aman dan layak digunakan.*
(ds/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL