Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstraktif tetap diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghasilkan devisa dan mendukung pembangunan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh aktivitas industri tersebut wajib mematuhi ketentuan dan regulasi perlindungan lingkungan yang berlaku di Indonesia.
"Industri-industri, termasuk industri ekstraktif, itu harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa," ujar Jumhur dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH di Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).Baca Juga:
Jumhur menjelaskan, kebijakan ekonomi yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto atau Prabowonomic tidak menghendaki eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi prinsip utama yang harus dijaga.
Ia menegaskan bahwa tata kelola lingkungan harus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
"Harus mematuhi segala aturan untuk industri ekstraktif dengan membuktikan prinsip environmental economics, yaitu penataan lingkungan yang baik," katanya.
Jumhur juga menegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak bertujuan menghambat investasi, melainkan memastikan setiap investasi berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di kemudian hari.
"Daripada sembarangan di awalnya, ujungnya bermasalah. Investasi sebesar apa pun, kalau mematuhi regulasi, akan berjalan lancar," tegasnya.
Ia turut mengingatkan bahwa isu lingkungan merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban manusia.
Menurutnya, tantangan lingkungan global saat ini merupakan akumulasi dampak industri dari negara maju maupun negara berkembang.
"Orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi, Only One Earth, yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia," ujarnya.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL