Menkomdigi: Spam Judi Online Kini Banyak Sasar Akun Influencer Daerah
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam memperkuat mitigasi bencana di wilayahnya yang memiliki kerentanan geografis tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat menerima audiensi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/5/2026).
Ia mengapresiasi peran aktivis, akademisi, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam FPRB karena dinilai konsisten membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kondisi geografis Sumut yang didominasi tebing dan perbukitan di sepanjang jalan membuat daerah ini rawan terhadap berbagai jenis bencana.Baca Juga:
"Masalah bencana ini ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak. Karena geografis kita sangat rentan, yang utama harus kita miliki adalah mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul," ujar Sulaiman.
Sulaiman juga mendorong FPRB untuk merumuskan konsep jalur evakuasi yang efektif, baik untuk bencana darat maupun laut. Mengingat sejarah bencana di Sumut, mulai dari hidrometeorologi hingga tsunami, pemanfaatan teknologi dalam pemetaan potensi bencana dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
"Saat ini kita perlu melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana yang dapat diantisipasi dengan bantuan teknologi. Saya berharap forum ini dapat memikirkan bagaimana membentuk jalur mitigasi dan evakuasi yang tepat," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPRB Provinsi Sumut Bahdin Nur Tanjung menyebutkan pihaknya merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengusaha, relawan hingga media massa, sesuai amanah undang-undang kebencanaan.
"Kami hadir sebagai pengurus sekaligus aktivis yang ditugaskan melakukan koordinasi penanggulangan bencana dari segala aspek. Sumut merupakan salah satu provinsi yang telah membentuk forum ini, dan saat ini kami memasuki periode kedua," jelas Bahdin.
Ia menambahkan, FPRB juga telah turun langsung memberikan bantuan dan berkoordinasi dalam sejumlah kejadian bencana di beberapa daerah, seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Melalui audiensi ini, FPRB berharap mendapat arahan lebih lanjut dari Pemprov Sumut dalam menyusun konsep penanggulangan bencana yang lebih komprehensif ke depan.
"Kami siap melaksanakan yang terbaik demi keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara," pungkasnya.*
(dh)
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan pemerintah kota di seluruh Indonesia agar tidak hanya fokus membangun gedung
PEMERINTAHAN
BATU BARA Rentetan dugaan kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram sem
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Raman KrisnaANGGARAN negara pada hakikatnya adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus mampu dip
OPINI