Kepala BKKBN Sumut Fatmawati Pamit, Wagub Surya Beri Apresiasi
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, atas
PEMERINTAHAN
MEDAN - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam memperkuat mitigasi bencana di wilayahnya yang memiliki kerentanan geografis tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman saat menerima audiensi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/5/2026).
Ia mengapresiasi peran aktivis, akademisi, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam FPRB karena dinilai konsisten membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kondisi geografis Sumut yang didominasi tebing dan perbukitan di sepanjang jalan membuat daerah ini rawan terhadap berbagai jenis bencana.Baca Juga:
"Masalah bencana ini ada yang bisa diprediksi dan ada yang tidak. Karena geografis kita sangat rentan, yang utama harus kita miliki adalah mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul," ujar Sulaiman.
Sulaiman juga mendorong FPRB untuk merumuskan konsep jalur evakuasi yang efektif, baik untuk bencana darat maupun laut. Mengingat sejarah bencana di Sumut, mulai dari hidrometeorologi hingga tsunami, pemanfaatan teknologi dalam pemetaan potensi bencana dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
"Saat ini kita perlu melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana yang dapat diantisipasi dengan bantuan teknologi. Saya berharap forum ini dapat memikirkan bagaimana membentuk jalur mitigasi dan evakuasi yang tepat," tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPRB Provinsi Sumut Bahdin Nur Tanjung menyebutkan pihaknya merupakan wadah koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengusaha, relawan hingga media massa, sesuai amanah undang-undang kebencanaan.
"Kami hadir sebagai pengurus sekaligus aktivis yang ditugaskan melakukan koordinasi penanggulangan bencana dari segala aspek. Sumut merupakan salah satu provinsi yang telah membentuk forum ini, dan saat ini kami memasuki periode kedua," jelas Bahdin.
Ia menambahkan, FPRB juga telah turun langsung memberikan bantuan dan berkoordinasi dalam sejumlah kejadian bencana di beberapa daerah, seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Melalui audiensi ini, FPRB berharap mendapat arahan lebih lanjut dari Pemprov Sumut dalam menyusun konsep penanggulangan bencana yang lebih komprehensif ke depan.
"Kami siap melaksanakan yang terbaik demi keselamatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana di Sumatera Utara," pungkasnya.*
(dh)
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Fatmawati, atas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier di Rumah Dinas Wali Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan delegasi United Nations Development Programme (UNDP) di Rumah Dinas Wa
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang pria berinisial LN (44), warga Kecamatan Medan Johor, ditemukan meninggal dunia di area jembatan Jalan AH Nasution, Kecamata
PERISTIWA
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa tumpukan uang senilai Rp10,27 triliun yang ditampilkan dalam kegiatan Satgas Penertiba
NASIONAL
JAKARTA Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer Jakarta. Te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan penyerahan denda administratif dan pengembalian kawasan hutan senilai Rp10 trili
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya akan segera menentukan kelanjutan status hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa dalam kasus dugaan p
NASIONAL
JEMBER Partai Gerindra akan memanggil dan menggelar sidang Mahkamah Partai terhadap anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Siddiqi, pada Ju
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke14 sebagai langkah peng
EKONOMI