Prabowo Soroti Penyaluran Bansos PKH yang Belum Tepat Sasaran, Minta Data Nasional Disinkronkan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Cak Imin, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap efektivitas penyaluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga:

• Prabowo Laporkan Harta Rp2 Triliun ke KPK, Garasinya Diisi Alphard hingga Land Cruiser Lawas

"Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran," ujar Cak Imin, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 88 kabupaten dan kota di Indonesia.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2026 melalui penguatan perlindungan sosial dan sinkronisasi data penerima bantuan.

Selain bansos, pemerintah turut menyoroti subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

"Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen," katanya.

Pemerintah berharap penggunaan data tunggal nasional dapat meminimalisasi kesalahan penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan efektivitas program kesejahteraan masyarakat.*

(oz/dh)

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen, 88 Daerah Jadi Fokus Penanganan

Lebih dari 470 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Baru Akan Terima Bansos Triwulan II 2026, Data DTSEN Diperbarui

Gaji Pencuci Ompreng MBG Rp3,5 Juta, Lebih Tinggi dari Guru Honorer: BGN Buka Suara

Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan Ratusan Lainnya Kena Sanksi Tegas Kemensos

DPR Minta Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Tak Sekadar Jemput Bola, Harus Berbasis Perlindungan Anak

Mensos Gus Ipul Ingatkan Waspada Hoaks Bansos di Medsos, Tegaskan Bantuan Tidak Dikurangi dan Tetap Disalurkan Sesuai Ketentuan