Dugaan Politik Dinasti dan Alokasi APBD Tak Tepat Sasaran di Kaltim, Prabowo Didesak Turun Tangan

SAMARINDA – Puluhan tokoh senior yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Kalimantan Timur (MPKT) berencana menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi sosial politik serta tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur.

Inisiator MPKT, Harbiansyah Hanafiah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Presiden melalui Budi Djiwandono saat kunjungan kerja di Balikpapan.

Surat tersebut, kata dia, juga telah diteruskan melalui Budi Satrio.

Baca Juga:

• Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

"Surat telah kami sampaikan ke Budi Satrio untuk diteruskan kepada Presiden RI," ujar Harbiansyah, Rabu (13/5/2026).

Menurut Harbiansyah, langkah itu ditempuh karena adanya keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.

Ia menyebut sebagian kebijakan justru memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam MPKT terdiri atas akademisi, pengusaha, mantan birokrat, hingga tokoh olahraga daerah.

Mereka menilai kebijakan strategis pemerintah daerah saat ini cenderung mengarah pada kepentingan politik tertentu.

"Penggunaan anggaran daerah juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Harbiansyah.

Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden, MPKT memuat empat poin utama.

Poin pertama terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum akuntabel. Mereka menyoroti sejumlah alokasi APBD yang dianggap tidak tepat sasaran.

Poin kedua berkaitan dengan dugaan praktik politik dinasti di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk indikasi penempatan kerabat pejabat pada sejumlah posisi strategis.

MPKT menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Isu ini bahkan sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik," ujar Harbiansyah.

Poin ketiga menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

MPKT juga mengkritik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dinilai membebani anggaran daerah.

Sementara itu, poin keempat mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.

Harbiansyah berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi tersebut secara objektif.

Ia juga meminta DPRD Kaltim memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

"DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas demi menjaga marwah demokrasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya.*

(km/ad)

Mahfud MD Ungkap Isi Pembicaraan saat Tak Sengaja Bertemu Jokowi

Kapolda Aceh Resmikan Prasasti Pembangunan Mako Polsek Dabun Gelang, Tekankan Pelayanan Polri yang Humanis dan Profesional di Polres Gayo Lues

Bunga Kredit PNM Orang Kaya 9 Persen Tapi Rakyat Miskin 24 Persen, Prabowo: Ini Negara Pancasila atau Bukan?

Selain Naik Gaji 280%, Prabowo Akan Bangun Rumah Jabatan untuk Seluruh Hakim Indonesia

Prabowo Ungkap Temuan Rp 39 Triliun Aset Koruptor di Rekening Tak Aktif: Mungkin Banyak Piaraan, Jadi Istrinya Tak Tahu

Sumut Luncurkan Corpu: ASN Dituntut Tak Hanya Kerja Administratif, Tapi Juga Lebih Adaptif dan Inovatif