Anies Kritik Program MBG Prabowo, Sebut Pemerintah Harus Percaya pada Rakyat

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anies menilai program tersebut seharusnya dibangun dengan pendekatan berbasis gerakan masyarakat, bukan semata pendekatan birokratis dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Anies saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada Jumat, 15 Mei 2026.

Baca Juga:

• Tak Hanya Jaga Keamanan, Polri Kini Aktif di Sektor Pertanian: Ini Kata Lemkapi

Dalam forum tersebut, Anies menegaskan pembangunan akan lebih efektif apabila pemerintah memberi ruang kepercayaan kepada masyarakat untuk terlibat langsung.

"Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatannya harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Artinya berikan kepercayaan kepada rakyat," kata Anies.

Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung menggunakan pendekatan administratif dalam menjalankan program besar, termasuk MBG.

Model itu, kata Anies, umumnya dilakukan melalui mekanisme proyek pemerintah atau tender.

Ia kemudian membandingkan dengan kebijakan yang pernah diterapkannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta melalui program sarapan gratis bagi siswa sekolah.

Anies mengungkapkan, program tersebut dijalankan dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

Pemerintah daerah saat itu menyalurkan anggaran langsung kepada paguyuban orang tua murid untuk mengelola kebutuhan makanan anak-anak sekolah.

"Dana diberikan kepada orang tua murid, lalu mereka yang memasak sendiri dengan panduan nutrisi yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Menurut Anies, model tersebut justru menciptakan pengawasan yang lebih efektif karena dilakukan langsung oleh lingkungan sekitar.

Ia menyebut para orang tua memiliki tanggung jawab moral yang tinggi karena makanan yang disiapkan dikonsumsi oleh anak-anak mereka sendiri.

Selain itu, kata dia, muncul kompetisi positif antarorang tua untuk menyajikan makanan terbaik bagi siswa.

Program serupa sebelumnya dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah pada 2019.

Saat itu, program tersebut menjangkau 459 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 144.722 siswa dari jenjang SD, TK negeri, TPA negeri, hingga sekolah luar biasa.

Total anggaran program tersebut kala itu mencapai Rp324 miliar.

Di sisi lain, program MBG pemerintahan Prabowo saat ini menjadi sorotan publik lantaran anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026 serta berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaannya.

Presiden Prabowo sebelumnya juga mengakui program tersebut masih menghadapi banyak tantangan di lapangan.

Saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026, Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan," ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah akan mencopot pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan program tersebut.

Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah, memperkuat pengawasan agar program prioritas nasional itu berjalan efektif.

Perdebatan mengenai efektivitas MBG kini terus berkembang di tengah publik.

Sebagian pihak menilai program tersebut penting untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, sementara pihak lain menyoroti besarnya anggaran serta kesiapan implementasi di lapangan.*

(tb/ad)

Tak Hanya Jaga Keamanan, Polri Kini Aktif di Sektor Pertanian: Ini Kata Lemkapi

Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo

Pengamat Soroti Program MBG Prabowo: Bagus, Tapi Terlalu Dipaksakan

Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal, AHY Ungkap Biang Keroknya

JPPI: Pemerintah Seolah Lepas Tangan terhadap Nasib Guru Honorer

Wagub Sumut Hadiri Panen Raya Jagung Serentak di Deli Serdang