Republik Rem Blong
OlehFathul WahidKATANYA, negeri ini sudah reformasi.Ibarat sebuah bus nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar
OPINI
Namun di tengah jalannya pleno, Sujanna menyebut muncul interupsi dari perwakilan Pengurus Pusat IKA UT yang mempertanyakan tidak munculnya calon lain yang disebut telah mengantongi rekomendasi Direktur UT Medan.
Situasi kemudian memanas ketika sosok calon lain bersama rombongan datang meminta masuk ke ruang sidang. Panitia menolak karena yang bersangkutan tidak memiliki tanda peserta resmi.
"Panitia bekerja berdasarkan aturan. Kalau memang ingin menjadi calon, seharusnya mengikuti mekanisme dan berkoordinasi dengan panitia sejak awal," kata Sujanna.
Ketua PW IKA UT Medan periode sebelumnya, HM Syarfi Hutauruk, bahkan sempat menyampaikan peringatan melalui Zoom agar tidak ada pihak yang mengganggu jalannya Muswil.
"Saya tidak mau ada oknum yang mengobok-obok jalannya Muswil. Kalau ada yang mencoba mengintervensi, saya tidak segan melaporkannya kepada Rektor UT," ujar Syarfi dalam forum virtual tersebut.
Sujanna juga menegaskan hubungan antara Universitas Terbuka dan IKA UT bersifat kemitraan, bukan hubungan struktural atasan dan bawahan.
Karena itu, menurutnya, Direktur UT tidak berada pada posisi menentukan sah atau tidaknya hasil Muswil.
Ia turut menyoroti persoalan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Menurut Sujanna, Direktur UT Medan meminta LPJ diserahkan dua jam setelah pesan dikirim pada Kamis, 14 Mei 2026. Jika tidak dipenuhi, Muswil disebut hanya dianggap rapat biasa.
Menurut dia, mekanisme organisasi mengatur LPJ disampaikan terlebih dahulu dalam forum Muswil untuk diterima atau ditolak peserta sidang sebelum dilaporkan kepada pihak UT.
Menanggapi polemik tersebut, Yasir Riady menegaskan penilaian sah atau tidaknya Muswil merupakan kewenangan penuh Pengurus Pusat IKA UT.
"Penilaian sah atau tidaknya Muswil, sesuai atau tidaknya pelaksanaan Muswil dengan AD/ART, adalah kewenangan mutlak PP IKA UT, bukan kewenangan Direktur UT," ujar Yasir saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 21 Mei 2026.
OlehFathul WahidKATANYA, negeri ini sudah reformasi.Ibarat sebuah bus nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar
OPINI
MEDAN Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan tambahan da
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Tuha Peut Wali Nanggroe, Tarmizi M. Daud, menegaskan bahwa ibadah qurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual penyembelihan he
AGAMA
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat
NASIONAL
BADUNG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak kader Pemuda Muhammadiyah untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan di wil
NASIONAL
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI