Pro dan Kontra Penunjukan WNA Australia sebagai Dirut BUMN Ekspor SDA Indonesia

"Setelah sistem berjalan sehat, posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Johan Rosihan menyoroti aspek kedaulatan ekonomi dan keamanan data dalam pengelolaan ekspor SDA.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penunjukan tersebut serta mekanisme pengawasannya.

"Pengelolaan SDA harus tetap berpihak pada kepentingan nasional," kata Johan.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kebijakan pembentukan PT DSI merupakan bagian dari penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui skema BUMN pengekspor tunggal.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa seluruh ekspor komoditas SDA akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, pemerintah berdalih aturan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang membuka ruang perubahan syarat kepemimpinan melalui badan pengatur terkait.

Perdebatan ini memperlihatkan tarik-menarik antara upaya reformasi tata kelola ekspor SDA dan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi nasional di sektor strategis.*

(km/ad)

Terdakwa Kasus Korupsi Inalum Ajukan Eksepsi: Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap

Pemkot Pematangsiantar Siapkan Rp3 Miliar Bangun Gedung Yanma Polda Sumut

Korban Begal Pulang dengan Peluru di Tubuh karena Tak Mampu Bayar Biaya Operasi, Wali Kota Rico Waas Buka Suara

Wali Kota Medan dan OJK Bahas Penguatan Pengawasan Keuangan Digital, Soroti Judol di Sumut Tembus Rp1,7 Triliun

Pemerintah Yakin Ekonomi RI Lebih Kuat dari Krisis 2008, Ini Penjelasannya

Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD