JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan hingga 2028.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak bencana.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.Baca Juga:
Menurut Tito, pelaksanaan program akan dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028.
Pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Ia menjelaskan, ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Seluruh kegiatan akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sektor infrastruktur menjadi komponen dengan alokasi terbesar dalam program ini. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh porsi anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
"Memang yang terbesar itu infrastruktur di Kementerian PU. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun," ujar Tito.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap selama dua tahun.
Di luar anggaran pusat, pemerintah juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Nah ini yang kami kawal agar digunakan pemerintah daerah untuk penanganan wilayah masing-masing," kata Tito.
Program ini menjadi salah satu agenda pemulihan pascabencana terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.*
(km/ad)
JAKARTA Penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya masih mendalami duga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel terus berkembang. Sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia mengungkap hasil penggeledahan di 12 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi batu b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia memastikan akan segera mengumumkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi keberhasilan SMA Negeri 1 Matauli Pandan yang resmi memperoleh otorisasi Inte
PENDIDIKAN
MAKASSAR Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Tri Tito Karnavian, memberikan dukungan kepada para perajin Aceh saat men
NASIONAL
JAKARTA Penjara masih menjadi hukuman yang paling banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Namun, bagi seba
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan akan menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Mar
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya pelestarian sejarah dan budaya sebagai bagian dari pemban
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Lanjut Usia (Lansia) Nasional ke30 dengan menggelar berbagai kegiatan kese
PEMERINTAHAN
