JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11.512 program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun yang akan digelontorkan hingga 2028.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari unsur pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengatakan seluruh program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar hingga pemulihan permukiman warga terdampak bencana.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah sebesar Rp100,166 triliun selama tiga tahun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.Baca Juga:
Menurut Tito, pelaksanaan program akan dilakukan bertahap mulai 2026 hingga 2028.
Pada 2026 dialokasikan anggaran sebesar Rp38,9 triliun, disusul Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Ia menjelaskan, ribuan program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Seluruh kegiatan akan mengacu pada Rencana Induk (Renduk) yang telah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sektor infrastruktur menjadi komponen dengan alokasi terbesar dalam program ini. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh porsi anggaran sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun.
"Memang yang terbesar itu infrastruktur di Kementerian PU. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun," ujar Tito.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp7,4 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk pembangunan hunian tetap selama dua tahun.
Di luar anggaran pusat, pemerintah juga telah menyetujui tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Nah ini yang kami kawal agar digunakan pemerintah daerah untuk penanganan wilayah masing-masing," kata Tito.
Program ini menjadi salah satu agenda pemulihan pascabencana terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak.*
(km/ad)
MEDAN Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan terhadap anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Rombongan peserta dan ofisial Piala ASEAN Football Federation (AFF) U19 Championship 2026 mulai berdatangan ke Sumatera Utara men
OLAHRAGA
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
BANDUNG Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Ba
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang din
PERTANIAN AGRIBISNIS
