Menlu Sugiono di PBB: Gaza Bukti Kegagalan Dunia Tegakkan Hukum Internasional Secara Adil

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai situasi di Palestina, khususnya Gaza, memperlihatkan lemahnya komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional secara konsisten.

Dalam sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema "Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System" di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026), Sugiono menegaskan bahwa persoalan global saat ini bukan terletak pada relevansi Piagam PBB, melainkan pada praktik penerapan hukum internasional yang dinilai kerap bersifat selektif.

"Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," demikian kutipan siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (27/5/2026).

Baca Juga:

• Rupiah Tembus Rp17.802, Dekati “Angka Keramat” Warganet

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Pemerintah RI menilai pendekatan tersebut masih menjadi opsi utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.

Dalam forum yang sama, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.

Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya mengancam keselamatan personel, tetapi juga merusak prinsip dasar multilateralisme.

"Perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan," kata Sugiono sebagaimana tertuang dalam siaran pers Kemlu.

Selain isu konflik, Menlu RI turut menyinggung pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Ia mengingatkan agar jalur pelayaran internasional tidak dijadikan alat konfrontasi politik antarnegara.

Sugiono juga menyoroti munculnya ancaman baru dalam keamanan global, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata otonom yang dinilai berpotensi mengubah pola konflik modern.

Dalam kesempatan itu, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, dan akuntabel serta mencerminkan suara negara berkembang.

Sidang Dewan Keamanan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri China selaku Presiden DK PBB periode Mei 2026, dengan kehadiran Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.

Di sela agenda, Sugiono juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Menteri Luar Negeri Argentina, serta pertemuan singkat dengan delegasi Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba untuk membahas isu bilateral dan dinamika kawasan.*

(km/ad)

Rupiah Tembus Rp17.802, Dekati “Angka Keramat” Warganet

Pakar Hukum UMSU: Pengalihan Aset PTPN II Lebih Tepat Dipandang sebagai Persoalan Administrasi

Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim usai Sebut Masyarakat Sumbar "Suku Barbar"

Heboh! Kabar Tersangka OTT Kominfo Tebing Tinggi Dilepas dari Tahanan, Polda Sumut Angkat Bicara

Merasa Dihina dan Diancam di Media Sosial, Mahasiswi Unimed Lapor ke Polrestabes Medan

Gebyar PBB-P2 2026 Batu Bara Meriah, Bupati Baharuddin Siagian Apresiasi Wajib Pajak dan Kecamatan Berprestasi