Pengamat: Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Bisa Perkuat Pengaruh Kekuasaan
JAKARTA Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai wacana anggota Polri ak
NASIONAL
JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah tidak melanggar hukum maupun syariat Islam.
Menurut Habiburokhman, bantuan hewan kurban presiden melalui skema bantuan kemasyarakatan merupakan bagian dari program negara yang memiliki dasar hukum jelas dalam pengelolaan keuangan negara.
"Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan presiden tidak salah secara hukum maupun syariah," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, program bantuan masyarakat dari presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga disebut memberikan ruang anggaran untuk program bantuan kemasyarakatan presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Dari sisi syariat, Habiburokhman mengutip pandangan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh yang menyatakan pembelian hewan kurban menggunakan APBN tetap sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, hingga kelompok sosial lainnya pada momentum Hari Raya Idul Adha.
"Ini bukan hanya soal ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil dan peternak lokal," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang berasal dari peternak lokal. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke 552 daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut penyaluran bantuan tersebut bertujuan agar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat secara langsung pada perayaan Idul Adha tahun ini.*
(an/dh)
JAKARTA Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai wacana anggota Polri ak
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara membantah isu yang menyebut tersangka operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Disko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody DodyHanggodo meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan perbankan Himbara un
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memastikan penanganan bencana hidrometeorologi
NASIONAL
MEDAN Aksi seorang pengemis di kawasan Simpang Gaperta, Kota Medan, mendadak viral di media sosial usai diduga melempari mobil pengendar
HUKUM DAN KRIMINAL
LEBANON Serangan udara Israel kembali mengguncang wilayah selatan Lebanon dan menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk dua anakanak, Ka
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) tengah mengusut tu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami tekanan pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Rupiah bahk
EKONOMI
LHOKSUKON Camat Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Mazinuddin, mengaku kebingungan memindahkan tumpukan kayu sisa banjir yang kini terbakar di
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat politik sekaligus pengajar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai agenda P
POLITIK