Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wacana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mendapat respons dari PDI Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng itu menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan sebagai kewajiban.
Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira mengatakan, penentuan bahasa asing yang diajarkan di sekolah sebaiknya mengikuti kurikulum yang telah disusun, bukan berdasarkan kebijakan insidental.
"Kalau soal selera bahasa, saya kira itu biar kurikulum sekolah yang menentukan. Jadi jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," ujar Andreas di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah memiliki ketentuan terkait bahasa asing yang diajarkan, dengan bahasa Inggris sebagai prioritas utama saat ini.
Menurutnya, bahasa Prancis memang merupakan salah satu bahasa internasional yang penting, namun posisinya lebih tepat sebagai bahasa pilihan, bukan kewajiban.
"Bahasa Prancis bisa saja diajarkan sebagai pilihan, sama seperti bahasa Mandarin, Jepang, atau bahasa lainnya. Tapi kalau wajib, saya kira perlu penguatan dulu pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia," jelasnya.
Senada, Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, juga menilai kebijakan tersebut tidak bisa ditetapkan secara langsung tanpa kajian.
Ia menyebut kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan nasional dan tidak bersifat reaktif terhadap kunjungan diplomatik kepala negara.
"Tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke suatu negara lalu bahasa negara itu langsung diwajibkan di sekolah," kata Djarot.
Djarot menambahkan, penentuan bahasa asing yang diajarkan sebaiknya melibatkan kementerian terkait dan pihak sekolah sebagai pelaksana pendidikan.
"Perlu kajian mendalam, bahasa asing apa yang wajib dan apa yang pilihan. Jangan semuanya top-down," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi agar Bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia usai bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.*
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN