Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyebut selama ini manfaat dari kekayaan nasional belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.Baca Juga:
Dalam amanatnya, Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan di pasar global.
"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.
Namun demikian, ia menilai pengelolaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Prabowo menyebut masih banyak rakyat yang belum menikmati hasil kekayaan negeri sendiri.
"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," kata dia.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menegaskan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat dan generasi mendatang.
"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.
Prabowo juga menyatakan pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selain itu, pengelolaan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekonomi akan diperketat agar tidak banyak kekayaan nasional mengalir ke luar negeri.
Ia menambahkan pembangunan ekonomi harus berdampak langsung pada masyarakat, termasuk akses pupuk bagi petani, kepastian pasar bagi nelayan, serta perluasan lapangan kerja.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.
"Rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek," ujarnya.
Pemerintah, kata Prabowo, saat ini tengah menjalankan sejumlah program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi, ketahanan pangan, penguatan koperasi, makan bergizi gratis, hingga peningkatan pendidikan dan kesehatan.
Meski demikian, ia mengakui perubahan besar tidak akan mudah dilakukan. Namun, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri," kata Prabowo.*
(bi/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN