Dugaan Penyimpangan Program MBG Menguat, MAKI Desak Pemerintah Buka Data Anggaran

JAKARTA – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan anggaran yang kini menyeret Badan Gizi Nasional (BGN).

Boyamin menilai, persoalan yang muncul dalam program strategis nasional tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Baca Juga:

• Sidang BBM Subsidi di Medan Memanas, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Saksi

"Kasus dugaan korupsi ini mencederai program pemerintah yang sejatinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia," kata Boyamin, Kamis, 4 Juni 2026.

Ia menyebut, publik sejak lama telah menyoroti adanya ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan selisih nilai per porsi makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Menurut Boyamin, jika benar terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi di lapangan, maka hal tersebut harus diungkap secara terbuka kepada publik.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang pendukung program, termasuk kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya yang disebut memiliki nilai pengadaan tinggi namun tidak sebanding dengan harga pasar.

"Banyak hal yang harus dibuka secara transparan, termasuk pengadaan kendaraan operasional dan berbagai pengadaan lain yang nilainya besar," ujarnya.

Boyamin menilai lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

Ia juga mendorong adanya sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat luas, sekaligus menjamin perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.

"Pemerintah perlu membangun sistem pengaduan yang efektif dan melindungi masyarakat yang melapor. Jangan sampai ada intimidasi," katanya.

Lebih lanjut, Boyamin menekankan pentingnya keterbukaan dalam seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan fasilitas, hingga standar menu makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia berharap dugaan persoalan dalam program MBG dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tujuan program tetap berjalan sesuai sasaran tanpa dibayangi praktik penyimpangan.

"Program yang baik harus didukung sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.*

(ad)

Sidang BBM Subsidi di Medan Memanas, Kuasa Hukum Ungkap Kejanggalan Saksi

Gubernur Aceh Minta Penundaan PoD I Blok Andaman, Soroti Skema FPSO dan Dampak Ekonomi Daerah

Pastikan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Optimal, Bupati Batu Bara Tinjau RSUD H. OK Arya Zulkarnain

Bupati Batu Bara Pimpin Penanaman Mangrove dan Tinjau Pembangunan Kawasan Nelayan Modern

Warga Keluhkan Kelangkaan LPG 3 Kg, Plh Wali Kota Tanjungbalai Turun Tangan Sidak Agen dan Pangkalan

Pemko Tanjungbalai dan DPW IMO Sumut Jajaki Kerja Sama Pengembangan Pariwisata Daerah