Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai mempercepat pencairan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Sebagian besar daerah penerima kini telah menuntaskan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan memasuki tahap realisasi anggaran.
Percepatan ini merupakan tindak lanjut dari dorongan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, yang menilai kesiapan administrasi daerah menjadi kunci utama agar dana pemulihan dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak.Baca Juga:
Berdasarkan laporan per 12 Juni 2026, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memasuki tahap pencairan, di antaranya Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
Sementara itu, wilayah lain seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Dharmasraya, hingga Kepulauan Mentawai telah berada pada tahap finalisasi penyaluran anggaran.
Di Sumatera Utara, percepatan juga terjadi di sejumlah daerah. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Serdang Bedagai telah menuntaskan tahapan administrasi dan mulai merealisasikan anggaran.
Sementara Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, dan Kota Pematangsiantar masih dalam proses pencairan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sekaligus anggota Kelompok Ahli Satgas PRR, Cheka Virgowansyah, menyebut percepatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pusat.
"Penetapan Perkada TKD dan bantuan keuangan rata-rata sudah dilakukan, dan saat ini mayoritas sudah masuk tahap pencairan," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan bahwa tambahan TKD harus difokuskan untuk kebutuhan pemulihan dan mitigasi bencana, bukan untuk kepentingan lain di luar prioritas penanganan darurat.
"Tambahan TKD ini diberikan untuk penanganan bencana. Saya minta digunakan benar-benar untuk mitigasi dan pemulihan yang langsung dirasakan masyarakat," kata Tito.
Pemerintah sebelumnya menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi tersebut secara bertahap sejak Februari 2026.
Dana ini menjadi bagian dari strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Dengan semakin banyak daerah yang memasuki tahap pencairan, pemerintah berharap program pemulihan dapat segera bergerak dari tahap administratif menuju pelaksanaan fisik, terutama untuk perbaikan infrastruktur, normalisasi kawasan rawan bencana, dan penguatan layanan publik di wilayah terdampak.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN