Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hasil survei internasional terbaru menunjukkan masih tingginya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di tubuh kepolisian.
Berdasarkan Police Corruption Perceptions Index 2026 yang dirilis IndexMundi Global Surveys, Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia sebagai negara dengan tingkat persepsi korupsi di institusi kepolisian yang tinggi.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi pertama.Baca Juga:
Dalam survei yang melibatkan 100 negara tersebut, Indonesia memperoleh skor 7,56.
Semakin tinggi skor yang diperoleh suatu negara, semakin tinggi pula persepsi masyarakat bahwa institusi kepolisiannya koruptif.
Posisi pertama secara global ditempati Honduras dengan skor 8,32, disusul Paraguay (8,08), Venezuela (8,05), Uganda (8,05), dan Guatemala (8,00).
Sementara itu, Denmark berada di posisi ke-100 atau terakhir dengan skor 1,86, sehingga dipersepsikan sebagai negara dengan institusi kepolisian paling bersih dalam survei tersebut.
Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara
Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia mencatat skor tertinggi dibanding negara-negara tetangga.
Berikut daftar skor persepsi korupsi kepolisian di kawasan ASEAN:
Indonesia: 7,56
Thailand: 7,40
Filipina: 7,12
Malaysia: 7,11
Kamboja: 6,97
Vietnam: 6,85
Singapura: 2,10
Dari daftar tersebut, Singapura menjadi negara dengan persepsi kepolisian paling bersih di kawasan.
IndexMundi menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 296 responden dari Indonesia dengan margin of error 5,70 persen.
Namun, lembaga tersebut tidak menjelaskan secara rinci waktu pengumpulan data maupun metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas responden, mencegah respons ganda, atau menghindari penggunaan bot.
IndexMundi juga menegaskan bahwa Police Corruption Perceptions Index tidak mengukur jumlah kasus korupsi yang benar-benar terjadi di suatu negara.
Survei tersebut hanya mengukur persepsi masyarakat mengenai tingkat korupsi di institusi kepolisian di negara tempat mereka tinggal.
Dalam laporannya, IndexMundi menyebut persepsi korupsi di tubuh kepolisian merupakan persoalan serius karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Selain itu, tingginya persepsi korupsi dinilai berpotensi memicu perlakuan yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya akuntabilitas, hingga menurunkan kualitas penegakan hukum.
Lembaga tersebut juga menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya angka kejahatan, kerugian sosial dan ekonomi, serta melemahnya profesionalisme institusi kepolisian apabila tidak direspons dengan langkah perbaikan yang efektif.
Meski demikian, hasil survei ini merupakan gambaran persepsi publik, bukan penilaian terhadap jumlah perkara korupsi yang telah terbukti secara hukum di masing-masing negara.* (km/ad)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN