Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Menurutnya, inisiatif warga menunjukkan kepedulian tinggi agar akses transportasi tetap dapat digunakan.
Meski demikian, Dody menegaskan perbaikan yang dilakukan masyarakat belum cukup untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.Baca Juga:
Pemerintah, kata dia, tetap memiliki tanggung jawab memastikan seluruh infrastruktur memenuhi standar keamanan.
"Kita berterima kasih, pasti. Tapi, aksi swadaya itu belum cukup. Masih ada beberapa hal teknis yang harus kita tambahkan di sana (jembatan) agar memenuhi standar keamanan," ujar Dody saat meninjau jalan di Bojonegara, Serang, Senin (6/7/2026).
Sebagai tindak lanjut, Dody dijadwalkan mengunjungi Aceh pada Selasa (7/7/2026) untuk melihat langsung kondisi Jembatan Enang-Enang dan memastikan kelayakannya.
"Besok saya ke Aceh untuk memastikan bahwa jembatan layak dilewati. Sekali lagi, kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berinisiatif memperbaiki di sana," katanya.
Jembatan Enang-Enang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada November tahun lalu.
Kerusakan tersebut membuat akses utama menuju kawasan Dataran Tinggi Gayo terputus selama berbulan-bulan.
"Itu (perbaikan swadaya) belum cukup, masih ada beberapa hal yang harus ditambah. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa jembatan tersebut benar-benar aman bagi masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo secara swadaya mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak karena merasa akses vital tersebut belum kunjung diperbaiki pemerintah.
Inisiator perbaikan, Sahrial Abadi, mengatakan jalur tersebut akhirnya kembali dibuka setelah proses pengaspalan dan pembangunan jembatan selesai.
"Jalan hari ini resmi kita buka, proses pengaspalan dan perbaikan jembatan sudah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," ungkap Sahrial saat peresmian, Kamis (2/7/2026).
Peresmian jalan berlangsung penuh haru.
Didampingi tokoh ulama Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir, Sahrial meresmikan pembukaan kembali jalur tersebut melalui prosesi pemotongan pita yang disambut antusias masyarakat.
Menurut Sahrial, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sekitar Rp1 miliar.
Dana itu seluruhnya berasal dari sumbangan warga, tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
"Saat ini uang sejumlah Rp 526.000.000 sudah terpakai, masih ada sisa sekitar Rp 555.000.000 lagi yang belum terpakai nanti untuk pembangunan dinding penahan jalan, tempat ibadah dan fasilitas lainnya," ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang bukan hanya soal membuka kembali akses transportasi, tetapi juga menjadi simbol kuatnya semangat gotong royong masyarakat Gayo.
Gerakan swadaya itu bermula pada Mei 2026 ketika warga menyewa satu unit ekskavator menggunakan dana patungan.
Selain mengumpulkan uang, masyarakat juga menyumbangkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional alat berat.
Saat itu, arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif Simpang Lancang–Wih Porak.
Namun jalur tersebut dinilai sempit, rusak, dan sering menyebabkan antrean panjang.
Perbaikan swadaya masyarakat sempat memicu polemik setelah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan dan Jembatan Enang-Enang pada 22 Juni 2026 dengan alasan faktor keselamatan.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat.
Setelah mendapat berbagai masukan, Kepala BPJN Aceh, Zulkarnain, kembali mendatangi lokasi dan menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf.
"Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin bukan menutup total Jalan Enang-Enang. Yang kami maksud hanya kendaraan dengan muatan berlebih yang tidak diperbolehkan melintas. Jadi jangan salah mengartikan. Saya meminta maaf," tutur Zulkarnain.
Pembukaan kembali Jalan dan Jembatan Enang-Enang disambut gembira warga karena jalur tersebut merupakan akses utama aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang di kawasan Dataran Tinggi Gayo.
Salah seorang pedagang, Halidin, mengaku akses yang kembali dibuka membuat waktu tempuh distribusi hasil pertanian menjadi jauh lebih singkat dibandingkan harus melewati jalur alternatif.
"Pemerintah harusnya malu, cukuplah sekali terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, penanganan bencana ini harusnya diutamakan, kasihan masyarakat yang kesusahan berdagang atau bertani di kebun jalannya banyak rusak," tuturnya.* (km/ad)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN